Rotasi Adhi Dharma Jadi Staf Ahli Bupati, Pengisian Jabatan Direktur RSUD Wonogiri Tunggu Plt dan Seleksi Terbuka
Uwrite.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri melakukan perombakan struktur birokrasi menjelang akhir tahun 2025. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno melantik ratusan pejabat di lingkungan Pemkab Wonogiri pada Rabu (31/12/2025), sebagai bagian dari penataan organisasi dan penyegaran aparatur sipil negara (ASN).
Dalam pelantikan tersebut, tercatat sebanyak 11 pejabat eselon II, 70 pejabat eselon III, 136 pejabat eselon IV, serta 13 pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri yang dilantik, termasuk kepala puskesmas dan pejabat teknis lainnya. Selain itu, sebanyak 134 kepala sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri juga resmi dilantik.
Salah satu rotasi yang mencuri perhatian adalah perpindahan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Adhi Dharma. Dalam rotasi tersebut, Adhi Dharma diangkat menjadi Staf Ahli Bupati Wonogiri Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Dengan rotasi ini, jabatan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso untuk sementara waktu masih kosong.
Selain posisi direktur rumah sakit, satu jabatan eselon II lain yang belum terisi adalah Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Wonogiri. Jabatan ini ditinggalkan Ristanti yang memasuki masa pensiun terhitung sejak 31 Desember 2025.
Korupsi Dana Desa di Wonogiri: Hukum yang Tidak Tegas atau Masyarakat yang Enggan Melapor?
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier ASN serta upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menekankan bahwa proses pengisian jabatan harus dijalankan secara profesional dan sesuai aturan.
“Pengisian jabatan yang nontransaksional bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban. Ini kewajiban kita untuk menjaga integritas pemerintahan, agar rotasi dan mutasi jabatan berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan peraturan yang berlaku,” ujar Setyo usai pelantikan.
Begug Poernomosidi: Bupati Wonogiri yang Menjaga Kelestarian Karst Gunung Sewu
Menurut Setyo, perombakan birokrasi dilakukan untuk memastikan organisasi pemerintahan tetap adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera bekerja dan menunjukkan kinerja nyata di posisi masing-masing.
Terkait kekosongan jabatan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Setyo memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Untuk sementara, Pemkab Wonogiri akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) guna menjaga kesinambungan manajemen rumah sakit daerah tersebut.
“Untuk jabatan yang kosong akan diisi Plt terlebih dahulu. Pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Soal siapa Plt-nya, saat ini masih kami pertimbangkan,” kata Setyo.
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso merupakan rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Wonogiri, sehingga posisi direktur dinilai strategis, terutama dalam pengelolaan layanan kesehatan, manajemen keuangan rumah sakit, serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kekosongan jabatan definitif di posisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi agar tidak berdampak pada pengambilan kebijakan strategis.
Sementara itu, untuk pengisian jabatan secara definitif, Pemkab Wonogiri akan menggunakan mekanisme seleksi terbuka (open bidding). Setyo menjelaskan bahwa seleksi tersebut tidak hanya untuk mengisi dua jabatan eselon II yang saat ini kosong, tetapi juga akan digelar bersamaan dengan pengisian sejumlah jabatan lain yang dalam waktu dekat ditinggalkan pejabat purna tugas.
“Kita melihat ke depan ada beberapa pejabat eselon II yang akan purna tugas, termasuk Asisten I Pak Teguh dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Pak Sutardi. Seleksi jabatan eselon II akan kita lakukan bersamaan agar lebih efektif,” ujar Setyo.
Pelantikan ratusan pejabat dan kepala sekolah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Wonogiri tengah melakukan konsolidasi birokrasi menjelang tahun anggaran baru. Pemerintah daerah berharap, melalui rotasi dan promosi jabatan tersebut, kinerja organisasi perangkat daerah dapat meningkat, koordinasi lintas sektor semakin solid, dan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, dapat terus berjalan optimal.
Tulis Komentar