Gubernur Ahmad Luthfi Tingkatkan Koordinasi Lintas Instansi, Cegah Penyaluran Pekerja Migran Ilegal
Uwrite.id - (Semarang) Gubernur Ahmad Luthfi memberi atensi khusus pada para pekerja migran asal Jawa Tengah.
Dia menyebutkan bahwa koordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisir penyaluran secara ilegal.
"Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai dilibatkan kepala desa, kemudian pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya," kata Ahmad Luthfi usai menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding di Kantor Gubernur Jateng, Selasa 15 April 2025.
Baca Juga: https://uwrite.id/news/wagub-taj-yasin-optimis-10-sppg-baru-dibangun-di-jawa-tengah
Luthfi menyampaikan Pemprov Jateng dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa berjalan sendiri.
Memang harus menggandeng dan melibatkan lintas sektoral, termasuk penegak hukum seperti Polda dan Kantor Keimigrasian.
Kolaborasi dengan instansi terkait ini untuk mengantisipasi adanya pungutan liar, pemalsuan, penipuan, dan pemberangkatan ilegal yang ke depan justru akan merugikan pekerja migran.
"Secara komprehensif mereka harus siap. Tidak ada penipuan dan lain sebagainya," jelasnya.
Berdasarkan data 2024, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah mencapai 66.611 orang. Pada 2025, terhitung sampai Maret, sudah ada penempatan sebanyak 14.361 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dengan tujuan penempatan di enam negara meliputi Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura.
Juga ada beberapa negara lainnya, salah satunya adalah Jerman.
Melihat data tersebut, Luthfi secara tegas sudah menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk membuat role model terkait penyelarasan perekrutan hingga pemberangkatan.
Termasuk sinergi dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Di Jawa Tengah terdapat sekitar 45 kantor pusat P3MI dan 217 kantor cabang.
"Kita pantau lembaga penyalur tenaga kerja. Jangan sampai ada kasus baru ketahuan," tegasnya.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan banyak sekali tenaga migran Indonesia yang berangkat tidak secara prosedural.
Dalam kata lain mereka berangkat secara ilegal, banyak dari mereka yang mengalami kekerasan dan eksploitasi.
"Secara nasional paling banyak memang unprosedural. Semua negara tujuan, terutama Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Taiwan, sekarang tren baru ke Kamboja dan Myanmar. Terutama anak-anak terdidik yang tertipu lewat informasi sosial media," katanya.
Terkait hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah menutup sejumlah penyalur tenaga migran yang melanggar aturan.
Terutama mereka yang mengirim PMI tidak sesuai prosedur.
"Kamboja semua ilegal karena tidak ada kerja sama penempatan di sana. Rata-rata bekerja di judi online dan scamming," ujarnya.
Klik & baca Uwrite.id untuk mengupdate beraneka warta terkini dari Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan & Lingkungan Hidup. Juga berita Internasional & Olahraga dari berbagai belahan dunia serta ragam informasi Teknologi-Sains, Film-Musik, Selebriti-Tokoh, Seni-Budaya hingga Religi. Tak ketinggalan rubrik gaya hidup mulai Kuliner, Kesehatan, Pariwisata, Fashion & Otomotif.
Tulis Komentar