Ekonom Nilai Anggapan Utang RI Naik karena Program MBG Merupakan Salah Kaprah Fiskal

Uwrite.id - Polemik mengenai kenaikan utang pemerintah yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Namun, sejumlah ekonom menilai anggapan tersebut merupakan bentuk penyederhanaan persoalan fiskal yang tidak tepat dan berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pakar ekonomi sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa utang negara pada dasarnya bukan digunakan untuk membiayai satu program tertentu. Dalam sistem fiskal modern, utang merupakan bagian dari strategi pembiayaan negara secara menyeluruh untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Ronny, pola pengelolaan APBN Indonesia menggunakan pendekatan pooled financing atau pembiayaan terintegrasi. Artinya, seluruh penerimaan negara, baik dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun utang, masuk dalam satu sistem pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara secara simultan.

“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” ujar Ronny dalam keterangannya, Rabu (13/5/26).

Ia menjelaskan, persepsi yang menyebut utang negara meningkat akibat program MBG tidak memiliki dasar akademik yang kuat. Sebab, dalam praktik pengelolaan keuangan negara, pembiayaan tidak dapat dipisahkan secara langsung hanya untuk satu pos program tertentu.

“Kalau logika seperti itu digunakan, maka semua program pemerintah bisa dituduh menjadi penyebab utama utang, mulai dari pembangunan jalan tol, subsidi BBM, bantuan sosial, hingga pembayaran gaji ASN. Padahal ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks dibanding sekadar mencocok-cocokkan angka secara sederhana,” katanya.

Posisi Utang Pemerintah Masih Terkendali

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total utang pemerintah Indonesia hingga 31 Maret 2026 tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari total tersebut, mayoritas utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen. Sementara sisanya berupa pinjaman senilai Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Baca Juga: Kepala SPPG Mengaku Ditekan oleh Yayasan Pengelola, Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp6.500

Sejumlah ekonom menilai rasio utang Indonesia masih berada dalam batas aman jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Rasio utang Indonesia juga masih berada di bawah batas maksimal 60 persen PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Selain itu, pemerintah selama ini disebut tetap menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit anggaran, pengelolaan tenor utang, serta strategi pembiayaan yang mempertimbangkan risiko pasar global.

MBG Dinilai Sebagai Investasi Jangka Panjang

Ronny menilai program Makan Bergizi Gratis tidak bisa dilihat semata-mata sebagai belanja konsumtif negara. Ia menekankan bahwa program tersebut merupakan investasi strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Menurutnya, persoalan kekurangan gizi, stunting, dan defisit nutrisi kronis dapat berdampak serius terhadap kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas ekonomi generasi muda di masa depan.

“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 sampai 20 tahun mendatang,” ujarnya.

Baca Juga: PDIP Keluarkan Surat Edaran, Melarang Kader Punya Bisnis SPPG MBG

Ia menambahkan, biaya sosial dan ekonomi akibat rendahnya kualitas gizi anak justru akan jauh lebih mahal jika dibiarkan. Negara berpotensi menghadapi penurunan produktivitas tenaga kerja, meningkatnya beban kesehatan, hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.

Dalam berbagai studi pembangunan ekonomi modern, investasi pada kualitas manusia atau human capital memang menjadi salah satu faktor utama yang menentukan daya saing sebuah negara.

Efek Berganda terhadap Ekonomi Domestik

Selain berdampak pada peningkatan kualitas SDM, program MBG juga diyakini memiliki multiplier effect atau efek berganda terhadap perekonomian nasional.

Program tersebut diperkirakan mampu meningkatkan permintaan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hingga produk UMKM pangan di daerah. Aktivitas distribusi logistik dan penyediaan bahan baku juga diprediksi ikut bergerak seiring meningkatnya kebutuhan program.

“Uang negara tidak hilang, tetapi berputar di ekonomi domestik. Ini dapat menggerakkan rantai ekonomi lokal mulai dari petani, peternak, pedagang, hingga pelaku UMKM,” jelas Ronny.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, tekanan geopolitik, serta perlambatan ekonomi dunia, kebijakan fiskal yang mendorong konsumsi domestik dinilai penting untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsumsi rumah tangga sendiri selama ini masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Fokus pada Pengawasan dan Efektivitas Program

Meski mendukung program MBG, Ronny mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran anggaran.

Menurutnya, kritik publik seharusnya diarahkan pada mekanisme pengawasan, kualitas distribusi, transparansi penggunaan anggaran, serta evaluasi dampak program terhadap masyarakat.

“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan mempertanyakan perlu atau tidaknya MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini benar-benar efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi mendatang,” pungkasnya.