PDIP Keluarkan Surat Edaran, Melarang Kader Punya Bisnis SPPG MBG

Uwrite.id - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang seluruh kadernya memiliki atau terlibat dalam bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai respons atas pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG.

Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat edaran internal tersebut. Menurutnya, langkah itu diambil untuk menegaskan sikap partai yang tidak mengizinkan adanya kepentingan pribadi kader dalam pelaksanaan program MBG.

“Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” ujar Guntur kepada wartawan, Jumat (27/2/26).

Dalam surat edaran itu, DPP PDIP juga menekankan bahwa program MBG dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dari realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat.

Selain itu, Guntur Romli juga menyebut, surat edaran itu sekaligus menjadi bantahan atas tudingan Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati, yang menyatakan seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG.

“Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG,” ujarnya.