Kepala SPPG Mengaku Ditekan oleh Yayasan Pengelola, Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp6.500

Uwrite.id - Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dua Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) mengaku mengalami tekanan dan intimidasi dari pihak yayasan pengelola dapur MBG, sekaligus menemukan adanya pemangkasan anggaran pangan dari Rp10.000 menjadi Rp6.500 per porsi.

Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SPPG Ponorogo Kauman Somoroto, Rizal Zulfikar Fikri, dan Kepala SPPG Ponorogo Jambon Krebet, Moch. Syafi’i Misbachul Mufid, saat menemui Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, dalam kunjungan kerja di Blitar, Jawa Timur.

Nanik mengungkapkan, kedua kepala SPPG datang untuk meminta perlindungan setelah berbulan-bulan mengalami tekanan dari yayasan yang menaungi dapur MBG. Yayasan tersebut disebut-sebut mengklaim dimiliki oleh seseorang yang mengaku sebagai cucu seorang menteri.

“Mereka bersama pengawas gizi dan pengawas keuangan mengaku ditekan dan diintimidasi. Bahkan ada ancaman akan dilaporkan ke aparat jika tidak mengikuti kehendak yayasan,” kata Nanik saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/3/26).

Selain dugaan intimidasi, BGN juga menemukan indikasi rekayasa dalam pembelian bahan pangan. Dari alokasi anggaran Rp10.000 per porsi yang telah ditetapkan, yayasan hanya membelanjakan sekitar Rp6.500. Kondisi ini memaksa pihak SPPG menutupi kekurangan biaya secara pribadi demi menjaga kualitas makanan bagi siswa penerima manfaat.

“Kami terpaksa nombok, karena kasihan kepada siswa,” ujar Mufid.

BGN menilai praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan, tetapi juga mencederai tujuan utama program MBG dalam meningkatkan gizi masyarakat. Nanik menyebut tindakan tersebut sebagai tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi.

PDIP Keluarkan Surat Edaran, Melarang Kader Punya Bisnis SPPG MBG

Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya upaya sistematis untuk menyingkirkan kepala SPPG, termasuk meminta relawan dan pihak sekolah menandatangani petisi penolakan terhadap mereka.

Menindaklanjuti laporan tersebut, BGN langsung menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, untuk melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dapur MBG di Ponorogo.

KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Lewat Operasi Tangkap Tangan

Hasil inspeksi menunjukkan kondisi dapur yang memprihatinkan. Fasilitas dinilai tidak memenuhi standar operasional, dengan lingkungan kotor, berbau, serta sarana pengolahan dan penyimpanan makanan yang tidak layak. Instalasi pengolahan limbah juga disebut tidak memadai dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

“Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan,” tegas Dony.

BGN pun mempertimbangkan langkah tegas berupa penghentian operasional dapur MBG yang dikelola yayasan tersebut, hingga ada perbaikan menyeluruh baik dari sisi manajemen maupun fasilitas.

Dalam perkembangan lain, Nanik juga telah mengonfirmasi langsung kepada menteri yang namanya dicatut oleh pihak yayasan. Menteri tersebut membantah memiliki hubungan keluarga dengan oknum yang dimaksud dan meminta agar operasional dapur dihentikan jika terbukti melakukan pelanggaran.

Kasus ini menjadi sorotan serius dalam pelaksanaan program MBG yang merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. BGN menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan agar program berjalan sesuai standar dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.