Efisiensi Energi ala Ahmad Luthfi: ASN Diajak Hemat BBM dengan Sepeda dan Kendaraan Umum

Uwrite.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung efisiensi energi melalui kebijakan inovatif yang menyasar aparatur sipil negara (ASN). Di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi, ASN didorong untuk mulai beralih ke transportasi yang lebih hemat energi seperti sepeda, kendaraan umum, bahkan berjalan kaki atau berlari ke kantor.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait penghematan energi.

“Kami sudah menyiapkan berbagai skenario. Kalau diperlukan, nanti ada hari tertentu seluruh ASN, termasuk bupati dan wali kota, berangkat ke kantor menggunakan sepeda atau transportasi umum,” ujar Luthfi, Senin (30/3/26).

Kepemimpinan Ahmad Luthfi di Jateng: Kinerja Positif, Tapi Gaya Komunikasi Jadi Catatan

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penghematan BBM, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesehatan dan lingkungan.

“Ini bukan hanya soal efisiensi energi, tapi juga membangun budaya hidup sehat dan ramah lingkungan di kalangan ASN,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga membuka peluang penerapan sistem kerja fleksibel bagi ASN tertentu guna mengurangi mobilitas harian.

“Untuk ASN yang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik, opsi bekerja dari rumah akan kami kaji sebagai bagian dari pengurangan penggunaan energi,” jelasnya.

Ahmad Luthfi Ajak Semua Elemen Bersatu Bangun Jawa Tengah dengan Semangat Gotong Royong

Tak hanya di sektor transportasi, Jawa Tengah juga telah lebih dulu mengembangkan program desa mandiri energi sebagai fondasi ketahanan energi daerah.

“Saat ini sudah ada sekitar 2.500 desa mandiri energi. Ini menjadi kekuatan kita dalam mendukung efisiensi energi dari tingkat lokal,” kata Luthfi.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Jateng optimistis dapat menjadi pelopor dalam gerakan hemat energi di Indonesia. Sosialisasi kepada ASN pun akan terus dilakukan agar kebijakan ini berjalan efektif dan menjadi gerakan bersama.

“Begitu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan resmi, Jawa Tengah sudah siap menjalankan,” pungkasnya.