DPR Panggil Mensos hingga Menkeu Bahas Kisruh Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI

Uwrite.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil sejumlah pejabat negara untuk membahas polemik penonaktifan layanan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang belakangan menuai keluhan luas dari masyarakat.

Pejabat yang dipanggil antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan menyeluruh terkait kebijakan penonaktifan, mekanisme pendataan, serta dampak sosial yang ditimbulkan di lapangan.

Kemenkes Perbarui Sistem Rujukan BPJS, Masyarakat Kini Bisa Langsung Ditangani

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR perlu mendapatkan kejelasan lintas kementerian dan lembaga agar persoalan BPJS PBI tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat kecil. Menurutnya, akses layanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh terganggu akibat persoalan administrasi dan ketidaksinkronan data.

Pantauan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/26), menunjukkan Dasco hadir bersama Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa dan Sari Yuliati, dalam agenda pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi V DPR.

Puluhan Ribu Peserta PBI BPJS Dinonaktifkan di Sragen dan Wonogiri, Warga Pertanyakan Akurasi Data

Dalam forum tersebut, DPR juga menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap akurasi data penerima bantuan sosial yang selama ini menjadi dasar penetapan kepesertaan BPJS PBI. DPR menilai, kesalahan data berpotensi menimbulkan risiko kemanusiaan apabila masyarakat miskin kehilangan akses layanan kesehatan saat dibutuhkan.

DPR berharap pemerintah segera mengambil langkah korektif dan memastikan kebijakan BPJS Kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan, berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.