Baru Selesai Sudah Rusak, Proyek Lapangan Tenis Rp1,6 Miliar Wonogiri Gagal Diresmikan

Peristiwa | 30 Dec 2025 | 22:38 WIB
Baru Selesai Sudah Rusak, Proyek Lapangan Tenis Rp1,6 Miliar Wonogiri Gagal Diresmikan
Lapangan tenis pringgodani Wonogiri rusak. Joglosemarnews.com.

Uwrite.id - Proyek pembangunan Lapangan Tenis Pringgodani yang digadang-gadang menjadi penopang Sport Tourism Center (STC) Wonogiri justru memunculkan ironi. Dengan nilai anggaran sekitar Rp1,6 miliar, fasilitas olahraga tersebut gagal diresmikan dan telah menunjukkan kerusakan meski belum digunakan secara resmi oleh masyarakat.

Kerusakan berupa cat dan lapisan semen yang mengelupas di sejumlah titik langsung memantik sorotan publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan serta efektivitas pengawasan proyek sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno secara langsung membatalkan agenda peresmian lapangan tenis yang sedianya digelar Selasa (30/12/25). Menurutnya, kondisi bangunan belum layak untuk diresmikan.

“Di sana-sini masih ada yang perlu dibenahi,” ujar Setyo Sukarno kepada wartawan, Selasa (30/12/25), seperti dikutip dari Joglosemarnews.com.

Setyo menegaskan, meskipun proyek telah diserahterimakan, lapangan tenis tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan penyedia jasa. Dengan demikian, seluruh kerusakan menjadi tanggung jawab kontraktor.

“Pembenahan harus sesuai spek. Sampai lapangan tenis itu benar-benar layak digunakan,” tegas Setyo.

Purbaya Dorong Penyerapan Sisa Dana Bencana Rp 1,51 Triliun Sebelum Akhir Tahun

Dari tiga lapangan tenis yang dibangun, hanya satu lapangan di sisi timur yang dinilai relatif baik dan diizinkan untuk digunakan. Itu pun tanpa seremoni peresmian dan hanya sebatas uji coba kualitas.

“Yang timur bisa digunakan sekalian dites. Tidak diresmikan tapi bisa dimanfaatkan. Daripada dipakai dua bulan terus rusak,” kata Setyo.

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kekhawatiran serius terhadap daya tahan konstruksi jangka panjang, apabila lapangan dipaksakan digunakan tanpa perbaikan menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Wonogiri) Haryanto menyebut kerusakan yang terjadi bersifat minor dan diduga dipengaruhi faktor cuaca.

“Kerusakan ini sifatnya minor. Serah terima sudah dilakukan tanggal 19 Desember dan masih masa pemeliharaan. Penyedia sudah kami undang dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan,” ujar Haryanto.

Polda Jateng Larang Kembang Api Saat Malam Tahun Baru 2026, Warga Diminta Beralih ke Doa dan Aksi Solidaritas

Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik. Cuaca merupakan variabel yang seharusnya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan teknis. Jika faktor alam dengan cepat memicu kerusakan, maka publik wajar mempertanyakan ketepatan spesifikasi material, metode pengerjaan, serta kualitas pengawasan teknis di lapangan.

Kritik juga datang dari masyarakat. Seorang warga Wonogiri yang enggan disebutkan namanya menilai proyek bernilai miliaran rupiah seharusnya tidak menunjukkan kerusakan dalam waktu singkat.

“Sebagai warga, kami heran proyek semahal ini baru selesai tapi sudah rusak. Kalau alasannya cuaca, bukankah itu seharusnya sudah dihitung sejak awal?” ujarnya.

Warga lain yang juga meminta identitasnya dirahasiakan menyoroti aspek pengawasan.

“Kalau pengawasannya ketat, kualitas awal mestinya sudah bagus. Jangan sampai anggaran besar tapi hasilnya cepat rusak,” katanya.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan tidak bisa hanya dibebankan kepada kontraktor. Dalam proyek publik, tanggung jawab melekat pada seluruh rantai kerja—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kerusakan dini pada proyek bernilai miliaran rupiah mencerminkan potensi lemahnya kontrol mutu.

Kasus Lapangan Tenis Pringgodani menjadi pengingat bahwa besarnya anggaran tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas hasil pembangunan. Ambisi menjadikan Wonogiri sebagai destinasi sport tourism berisiko kehilangan kepercayaan publik apabila proyek-proyek pendukungnya justru menyisakan persoalan mendasar.

Lebih dari sekadar perbaikan fisik, Pemkab Wonogiri kini dituntut melakukan evaluasi transparan terhadap sistem pengawasan dan penggunaan anggaran, agar proyek publik benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi catatan ironi pembangunan daerah.

Menulis di Uwrite bisa dapat penghasilan, Investasikan tulisan anda sekarang juga
Daftar di sini

Jika anda keberatan dan memiliki bukti atau alasan yang kuat bahwa artikel berita ini tidak sesuai dengan fakta, anda dapat melakukan pengaduan pada tautan ini

Tulis Komentar