6 Fraksi Tolak Pemakzulan, PDIP Sendirian Desak Bupati Pati Sudewo Lengser

Uwrite.id - Suasana panas mewarnai sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (31/10/2025) malam. Agenda pembahasan usulan pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, berakhir tanpa hasil yang diinginkan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Enam fraksi lainnya kompak menolak, dan paripurna memutuskan hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada kepala daerah.

Sidang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, dipimpin Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, dan dihadiri 49 dari 50 anggota dewan. Perdebatan berlangsung alot dan sempat memanas sebelum akhirnya dicapai kesepakatan melalui mekanisme musyawarah.

Menurut catatan Sekretariat DPRD, PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang mendesak pemakzulan Sudewo, dengan alasan Bupati gagal menjalankan roda pemerintahan secara optimal dan tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab politik terhadap penurunan kualitas tata kelola pemerintahan di Pati.

DPRD Wonogiri Setujui Penyesuaian Siltap Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA

Namun, enam fraksi lainnya — Gerindra, PKB, PKS, PPP, Demokrat, dan Golkar — menilai langkah pemakzulan belum diperlukan. Mereka menilai, kritik PDIP sah secara politik, namun pemberhentian kepala daerah merupakan opsi terakhir yang seharusnya diambil bila seluruh mekanisme evaluasi telah ditempuh.

“Hasil akhir dari sidang paripurna yang dilanjutkan dengan pembahasan Pansus Hak Menyatakan Pendapat adalah rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati ke depan, bukan pemakzulan,” ujar Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, usai rapat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sudewo yang mengikuti sidang secara daring menyampaikan sikap legowonya atas keputusan dewan.

“Saya menghormati keputusan DPRD dan siap berbenah. Kritik akan menjadi bahan introspeksi untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif,” kata Sudewo singkat.

Budiman Sudjatmiko Gerakkan BP Taskin: Dari Bantuan Sosial Menuju Pembangunan Sosial

Ketua DPRD juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh perbedaan pandangan politik di tubuh dewan.

“Keputusan sudah diambil secara konstitusional. Kami berharap masyarakat tetap tenang, menerima hasilnya dengan lapang dada, dan bersama-sama menjaga kondusivitas Pati,” ucapnya.

Dengan hasil ini, peta politik DPRD Pati semakin menunjukkan isolasi PDIP sebagai satu-satunya kekuatan oposisi terhadap pemerintahan Sudewo. Enam fraksi lainnya tampak memilih strategi kompromi dan stabilitas politik dibanding konfrontasi terbuka.

Sebagai catatan, Sudewo merupakan bupati terpilih yang mengalahkan calon yang diusung PDIP pada Pilkada sebelumnya. Konstelasi itu membuat dinamika politik Pati kian menarik, dengan potensi rivalitas antara PDIP dan koalisi pendukung Sudewo yang masih berlanjut hingga hari ini.