Tuntutan Warga Tak Ditanggapi Perusahaan, Unjuk Rasa di Seruyan Kalteng Berakhir Ricuh

Uwrite.id - Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak 16 September 2023 oleh warga Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), menuntut perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Haparan Masawit Bangun Persada I (PT HMBP) untuk memberikan lahan plasma, berakhir ricuh pada Kamis (21/9/23) malam.

Warga menuntut PT HMBP memberikan 20 persen dari luasan Hak Guna Usaha (HGU) lahan inti perusahaan tersebut, dan juga menuntut lahan kawasan hutan seluas 1.175 hektare, yang akan dikelola oleh masyarakat setempat. Selain itu, mereka mendesak agar lahan di sekitar PT HMBP yang meliputi jalan negara, pinggir danau, serta sungai sejauh 500 meter, dikembalikan dan diserahkan kepada masyarakat Desa Bangkal.

Namun, tuntutan masyarakat tidak ditanggapi, sehingga menyebabkan beberapa massa tersulut emosi sehingga melakukan perusakan bangunan milik PT HMBP.

Kapolres Seruyan, AKBP Ampi Mesias Von Bulow, membenarkan adanya aksi massa ini. Dia juga mencoba melakukan mediasi dengan menghadirkan perwakilan perusahaan, kepala desa, ketua Dewan Adat Dayak setempat, dan tokoh masyarakat.

Namun, di saat upaya mediasi berlangsung ada kendaraan pick up yang mengangkut beberapa orang melaju ke arah area perusahaan

Petugas keamanan perusahaan langsung bereaksi dan melepaskan tembakan gas air mata ke arah kendaraan tersebut.

"Aparat kami yang berjaga juga langsung melepaskan tembakan gas air mata ke arah mobil pick up tersebut," kata AKBP Wempi dikutip dari TribunKalteng.com.

Baca Juga: Unjuk Rasa Tuntut Plasma Sawit di Kalteng Berakhir Ricuh, Belasan Kendaraan Dirusak Massa

Aksi aparat keamanan dan polisi ini memicu kemarahan warga yang melakukan aksi. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran terhadap bangunan-bangunan perusahaan.

Saat ini, belum ada laporan mengenai korban akibat kericuhan tersebut, tetapi Kapolres Seruyan mengatakan bahwa situasi sudah terkendali.

“Saat ini situasi dalam keadaan kondusif, sebelumnya juga sempat digelar pertemuan antara perwakilan masyarakat, DAD, dan pihak perusahaan, guna mencari penyelesaian terbaik terkait tuntutan masyarakat,” ucapnya.