Rangkuman Polemik Sudewo, Bupati Pati Naikkan PBB 250%

Uwrite.id - Bupati Pati periode 2025-2030, Sudewo, sedang ramai diperbincangkan di media sosial, TikTok Instagram, maupun Twitter.
Keramaian ini diawali dari unggahan di laman BPK RI tentang keputusan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tahun 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Pati sebesar 250 persen.

Dilansir dari laman Inews.id, Sudewo memimpin langsung rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025 yang mengundang anggota PASOPATI (Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pati) serta para camat yang menyepakati kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

Mengutip laman resmi humas.patikab.go.id, “Kami berkoordinasi untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan. Kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik”.

Menantang Masyarakat Mendemo Dirinya

Polemik muncul saat video berdurasi pendek menyebar di TikTok. Dalam video itu, Sudewo mengatakan “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju” dan menantang masyarakat untuk medemo dirinya.

Masyarakat menyambut baik tantangan tersebut. Pada video yang beredar di media sosial, warga berbodong-bondong menyampaikan bantuan logistik untuk demo. Namun sayangnya, bantuan tersebut justru dirampas oleh Satpol PP setempat pada Selasa (5/8/2025).

Dilansir dari Kompas.com (7/8/2025), Koordinator Aksi, Ahmad Husein, mengatakan akan ada setidaknya 75.000 masyarakat yang turut pada demo yang digelar pada (13/8/2025). Jumlah mass bertambah dari yang sebelumnya hanya sekitar 5.000 orang saja.

Meminta Maaf

Tidak lama berselang, Bupati Pati menggelar konfrensi pers pada Selasa (5/8/2025) di Pendopo Kabupaten Pati. Kepada rekan media yang juga diunggah pada akun Instagram resmi Pemkab Pati, Sudewo menyampaikan permintaan maaf atas perampasan bantuan logistik untuk pendemo dan juga terkait ucapannya yang dinilai menantang masyarakat.

Dalam unggahan tersebut, Sudewo juga menyadari bahwa masih banyak kekuarangan dan akan mendengar semua masukan demi membenahi Kabupaten Pati.

KPK Mengungkit Kasus Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap adanya dugaan kasus yang membawa nama Sudewo. Dilansir dari Liputan6.com, KPK menyebut, Sudewo merupakan salah satu yang diduga menerima suap terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta.

Kasus ini masih terus bergulis hingga saat ini. Pada Selasa (12/8/2025) KPK telah menahan ke-15 yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kenaikan PBB Dibatalkan, Demo Tetap Digelar

Bupati Pati resmi membatalkan kebijakan PBB-P2 di Pendopo Kabupaten Pati. Pengumuman tersebut juga diunggah di akun Instagram resmi Pemkab Pati (8/8/2025). Dalam unggahannya ditegaskan bahwa Sudewo mengembalikan tarif PBB-P2 kembali seperti semula seperti tahun 2024.

Namun, pada Rabu (13/8/2025) demo masih tetap digelar. Aksi massa tidak terbendung lantaran kumpulan kekecewaan warga terhadap Sudewo. Dilansir dari Detik.com, kekecewaan warga lantaran beberapa kebijakan, yakni, kebijakan kenaikan PBB-P2 250%, kebijakan 5 hari sekolah dan regrouping, dan kebijakan efisiensi RSUD Soewondo.

Demo yang digelar di depan Kantpr Bupati Pati berlangsung ricuh. Mengutip laman Antaranews.com, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut Sudewo untuk mundur.

Bupati Pati hadir di tengah demo dan menyampaikan permintaan maaf. Namun, Sudewo menegaskan bahwa dirinya menolak untuk mundur. Menurutnya, semua pihak harus mentaati mekanisme hukum yang berlaku.

DPRD Pati Bentuk Hak Angket Pemakzulan Sudewo

Di tengah situasi yang sedang memanas, DPRD Pati menyepakati hak angket pemakzulan Bupati Pati. Melansir unggahan Tribunjatim.com, sikap tersebut merupakan respon DPRD Pati atas demo warga yang menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya.

Menanggapi hal tersebut, penasihat hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, memberikan apresiasi atas respon DPRD Pati terhadap tuntutan mereka. Menurut Nimerodi, DPRD Pati telah memberikan reaksi positif dengan mendengar aspirasi rakyat.