Presiden Prabowo Instruksikan Sinkronisasi Data Bansos Nasional, 88 Daerah Jadi Fokus Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Uwrite.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat sinkronisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan seluruh program bantuan tepat sasaran sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Instruksi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/5/26).

Menurut Cak Imin, Presiden memberikan perhatian besar terhadap efektivitas penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Selama ini, persoalan ketidaktepatan data dinilai masih menjadi salah satu hambatan utama dalam distribusi bansos di lapangan.

“Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar seluruh bantuan dan program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujar Cak Imin.

Ia menjelaskan, sinkronisasi data menjadi kunci agar program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, bantuan pangan, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah juga menetapkan sebanyak 88 kabupaten/kota sebagai prioritas nasional dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Wilayah-wilayah tersebut akan menjadi fokus koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui pendekatan terpadu.

“Sebanyak 88 kabupaten/kota menjadi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Semua kementerian akan bergerak bersama agar target pemerintah tercapai,” katanya.

Baca Juga: Gibran Minta Maaf ke Jusuf Kalla, Tegaskan Usulan Kenaikan BBM Tak Sejalan Arahan Presiden Prabowo

Target ambisius pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan bansos, tetapi juga memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga subsidi energi yang lebih tepat sasaran.

Cak Imin mengatakan pemerintah kini tengah memperkuat integrasi data nasional agar tidak terjadi lagi tumpang tindih penerima bantuan maupun masyarakat miskin yang justru belum masuk dalam sistem penerima manfaat.

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta evaluasi berkala terhadap efektivitas seluruh program perlindungan sosial. Dengan basis data yang lebih akurat, pemerintah berharap anggaran negara dapat digunakan lebih efisien dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.

Menurut pemerintah, DTSEN akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan sosial nasional ke depan. Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan data kependudukan, kondisi ekonomi masyarakat, hingga kebutuhan bantuan sosial secara lebih komprehensif.

Baca Juga: Gibran Dorong Santri Kuasai Teknologi Masa Depan: Dari Blockchain, AI, hingga Bioteknologi

Penggunaan data tunggal juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir, persoalan data ganda dan ketidaksesuaian penerima bansos kerap menjadi sorotan publik.

Cak Imin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai apabila seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait bergerak secara terpadu.

“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen,” tegasnya.

Langkah sinkronisasi data bansos ini sekaligus menandai komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat perlindungan sosial nasional. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan serta mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah Indonesia.