Krisis Global Tekan Rupee Sri Lanka, Pemerintah Terapkan Pajak Impor Mobil 50 Persen

Uwrite.id - Sri Lanka kembali mengambil langkah ekonomi darurat dengan menaikkan biaya tambahan bea masuk kendaraan hingga 50 persen. Kebijakan ini diberlakukan sebagai respons atas tekanan berat terhadap cadangan devisa dan melemahnya nilai tukar rupee yang dipicu oleh eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Langkah tersebut diumumkan pemerintah di tengah gejolak pasar global setelah meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik tersebut mendorong lonjakan harga minyak dunia serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi internasional, yang berdampak langsung terhadap negara-negara pengimpor energi seperti Sri Lanka.

Wakil Menteri Keuangan Sri Lanka, Anil Jayantha Fernando, menegaskan kebijakan itu bersifat sementara namun sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurut dia, tekanan terhadap cadangan devisa meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir sehingga pemerintah harus menahan laju impor barang-barang non-esensial, termasuk kendaraan bermotor.

“Dengan tekanan besar terhadap valuta asing, kami meminta masyarakat menunda impor kendaraan setidaknya selama tiga bulan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kolombo, Sabtu (16/5).

Baca Juga: Krisis! 10 Juta Warga Kuba Mengalami Gelap Gulita Akibat Runtuhnya Jaringan Listrik Nasional

Sebelum kebijakan baru ini berlaku, kendaraan impor di Sri Lanka telah dikenakan tarif reguler sebesar 30 persen. Namun setelah penambahan beban pajak baru dan akumulasi instrumen fiskal lainnya, total pajak efektif untuk satu unit kendaraan kini dapat melampaui 100 persen dari nilai kendaraan.

Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan lonjakan harga kendaraan impor secara drastis di pasar domestik. Para pelaku industri otomotif setempat memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menekan penjualan mobil baru dan memperburuk perlambatan sektor perdagangan otomotif nasional.

Tidak hanya sektor kendaraan, pemerintah Sri Lanka juga mulai memperketat konsumsi energi nasional.

Harga bahan bakar telah dinaikkan beberapa kali sejak konflik Timur Tengah pecah. Pemerintah bahkan memberlakukan sistem kuota pembelian solar dan bensin untuk menekan lonjakan impor energi yang dinilai membebani neraca pembayaran negara.

Baca Juga: Siklus 30 Tahunan: Mengapa Dunia Selalu Jatuh dalam Krisis yang Sama?

Kebijakan penghematan energi ini dilakukan karena hampir seluruh kebutuhan bahan bakar Sri Lanka bergantung pada impor. Kenaikan harga minyak global secara otomatis memperbesar kebutuhan devisa untuk menjaga pasokan domestik.

Berdasarkan data resmi pemerintah, nilai tukar rupee Sri Lanka telah terdepresiasi sekitar 4,5 persen terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang 2026.

Melemahnya mata uang domestik memperbesar biaya impor, mempercepat inflasi, dan mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Gubernur Bank Sentral Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe, sebelumnya telah mengingatkan bahwa tekanan terhadap rupee dapat terus berlanjut jika harga minyak mentah dunia tetap tinggi atau pemerintah gagal mengurangi ketergantungan impor energi.

Ia menegaskan bahwa stabilitas ekonomi Sri Lanka saat ini sangat rentan terhadap guncangan eksternal, terutama gejolak geopolitik global.

Situasi tersebut menjadi ujian berat bagi Sri Lanka yang sebenarnya baru mulai pulih dari krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern negara itu pada 2022.

Saat itu, negara ini mengalami kebangkrutan setelah kehabisan cadangan devisa, sehingga tidak mampu membayar impor kebutuhan dasar seperti pangan, obat-obatan, bahan bakar, hingga gas rumah tangga.

Krisis tersebut memicu demonstrasi besar-besaran, kelangkaan bahan pokok, antrean panjang BBM, serta pergantian kepemimpinan nasional.

Untuk menyelamatkan perekonomian, Sri Lanka menerima paket bailout senilai US$2,9 miliar dari International Monetary Fund yang disertai reformasi fiskal ketat, pengurangan subsidi, restrukturisasi utang, dan penyesuaian pajak nasional.

Kini, meski sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan pemulihan, tekanan global akibat konflik Timur Tengah kembali menguji daya tahan ekonomi negara tersebut.

Para analis menilai kebijakan kenaikan pajak impor mobil menjadi sinyal bahwa Sri Lanka masih berada dalam fase pemulihan rapuh dan sangat sensitif terhadap gejolak eksternal.

Jika konflik Timur Tengah terus meluas dan harga energi dunia bertahan tinggi, tekanan terhadap ekonomi Sri Lanka diperkirakan akan semakin berat dalam beberapa bulan mendatang.