Krisis Energi, Publik Dihantui Dua Narasi Pemerintah

Oleh : Rizky Wika Shintya Devi
Magister Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila

Krisis energi global hari ini tidak lagi sekadar persoalan pasokan dan harga. Ia telah menjelma menjadi ujian serius bagi kemampuan pemerintah dalam berkomunikasi dengan publik. Di Indonesia, persoalan itu terasa semakin kompleks karena masyarakat dihadapkan pada dua narasi yang berjalan beriringan, tetapi tidak sejalan.

Di satu sisi, pemerintah berupaya menenangkan publik dengan menyampaikan bahwa kondisi energi nasional masih dalam kategori aman. Narasi ini dapat dimengerti sebagai strategi untuk mencegah kepanikan mulai dari pembelian berlebihan hingga potensi penimbunan bahan bakar. Stabilitas sosial dan ekonomi memang membutuhkan ketenangan publik.

Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. Kenaikan harga bahan bakar, melonjaknya biaya transportasi, hingga dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok menjadi pengalaman sehari-hari masyarakat. Tekanan global seperti fluktuasi harga minyak dan ketergantungan pada energi fosil tidak lagi terasa jauh tetapi hadir nyata di dapur rumah tangga.

Di titik inilah persoalan komunikasi mulai muncul. Ketika narasi resmi tidak sepenuhnya selaras dengan pengalaman publik, yang lahir bukan sekadar perbedaan persepsi, melainkan kebingungan kolektif. Masyarakat mulai mempertanyakan: apakah kondisi sebenarnya aman, atau justru kita sedang berada di tengah krisis?

Kebingungan ini bukan persoalan sepele. Dalam perspektif komunikasi krisis, ketidakkonsistenan pesan justru dapat memperburuk situasi. Masalah tidak lagi berhenti pada krisis energi itu sendiri, tetapi merambat menjadi krisis kepercayaan. Ketika publik merasa realitas yang mereka alami tidak diwakili dalam komunikasi pemerintah, jarak antara negara dan masyarakat pun semakin melebar.

Kondisi di lapangan memperkuat hal tersebut. Kelompok rentan menjadi yang paling terdampak. Nelayan harus merogoh kocek lebih dalam untuk melaut, petani menghadapi kenaikan biaya distribusi, dan rumah tangga dipaksa mengatur ulang pengeluaran demi bertahan. Ini bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi, melainkan realitas sosial yang dirasakan langsung.

Dalam konteks ini, komunikasi publik seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penenang, tetapi juga sebagai jembatan pemahaman. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa situasi terkendali, tetapi perlu menjelaskan mengapa tekanan terjadi, bagaimana dampaknya, dan apa langkah konkret yang diambil.

Sayangnya, dalam praktik komunikasi politik, pesan yang muncul kerap lebih menekankan aspek citra dibanding substansi. Kritik lama tentang dominasi popularitas dibanding kapasitas dalam sistem politik kembali relevan. Akibatnya, narasi yang dibangun sering kali terdengar “baik-baik saja”, tetapi terasa jauh dari realitas masyarakat.

Dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs, efektivitas komunikasi krisis sangat bergantung pada kesesuaian antara pesan yang disampaikan dan persepsi publik. Ketika masyarakat merasakan tekanan, tetapi pemerintah menyampaikan kondisi aman, maka yang tergerus bukan hanya kredibilitas pesan, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi.

Tantangan ini semakin kompleks di era digital. Seperti dijelaskan Manuel Castells, informasi kini bergerak dalam jaringan yang terbuka dan dinamis. Masyarakat tidak lagi menjadi penerima pasif, melainkan juga produsen dan distributor informasi. Sementara itu, Stuart Hall mengingatkan bahwa makna tidak pernah tunggal melainkan dibentuk melalui interpretasi.

Ketika dua narasi hadir secara bersamaan, publik akan membandingkan dan membangun pemahamannya sendiri. Dalam situasi seperti ini, pengalaman pribadi sering kali menjadi rujukan utama. Jika pengalaman sehari-hari bertolak belakang dengan pernyataan resmi, maka kepercayaan akan berpindah dari institusi ke realitas yang dirasakan langsung.

Inilah titik rawan di mana krisis energi berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan. 

Karena itu, pembenahan komunikasi publik menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu keluar dari pola komunikasi satu arah dan mulai membangun pendekatan yang lebih transparan, empatik, dan konsisten. Mengakui adanya tekanan global bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran yang justru dapat memperkuat legitimasi.

Selain itu, konsistensi pesan antar lembaga menjadi kunci. Publik tidak seharusnya menerima informasi yang berbeda dari sumber resmi yang berbeda. Koordinasi komunikasi harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Lebih dari itu, komunikasi perlu diiringi tindakan nyata. Pernyataan “kondisi aman” harus dapat dibuktikan di lapangan. Sebaliknya, jika pemerintah mengakui adanya krisis, maka publik berhak mengetahui solusi konkret yang sedang dijalankan.

Pada akhirnya, krisis energi bukan hanya soal energi. Ia adalah ujian tentang bagaimana negara hadir di tengah masyarakat bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi yang jujur dan dapat dipercaya.

Krisis selalu membawa dua kemungkinan: memperdalam masalah atau membuka peluang perbaikan. Jika komunikasi terus berjalan dalam dua narasi yang saling bertentangan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas energi, tetapi juga kepercayaan publik.

Namun jika pemerintah mampu menyelaraskan pesan dengan realitas, membangun komunikasi yang terbuka, dan menunjukkan empati, maka krisis ini justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat.

Di tengah ketidakpastian energi, satu hal yang pasti: kepercayaan publik adalah sumber daya yang tidak kalah penting dan jauh lebih sulit dipulihkan ketika hilang.