Kejagung Ungkap Perkembangan Kasus Petral, Tujuh Orang Ditetapkan Tersangka

Uwrite.id - Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral periode 2008–2015. Penetapan ini menjadi perkembangan terbaru dari kasus lama yang selama bertahun-tahun dinilai berjalan lambat dan minim kepastian hukum.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.

“Tim penyidik telah menetapkan tujuh orang tersangka berdasarkan keterangan saksi, dokumen, serta alat bukti elektronik yang kami nilai cukup,” ujar Syarief, dikutip dari Kompas.com, Kamis, (9/4/26).

Ia juga menegaskan, proses penyidikan dilakukan secara profesional dan menjunjung asas praduga tak bersalah. “Penyidikan kami lakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” katanya.

Kasus ini berakar pada praktik pengadaan minyak mentah dan produk kilang melalui Petral, entitas perdagangan milik PT Pertamina, yang berlangsung sepanjang 2008 hingga 2015. Dalam periode tersebut, mekanisme pengadaan minyak Indonesia banyak bergantung pada sistem perdagangan internasional yang melibatkan berbagai perantara. Sejumlah temuan dan laporan kala itu mengindikasikan adanya potensi penyimpangan, mulai dari dugaan pengaturan tender hingga praktik perantara yang berpotensi memicu penggelembungan harga.

Sorotan terhadap Petral menguat pada 2014–2015 seiring mencuatnya isu mafia migas. Tekanan publik mendorong dilakukannya audit forensik terhadap sistem tata niaga tersebut. Hasilnya menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek transparansi dan pengawasan. Pada 2015, PT Pertamina kemudian membubarkan Petral dan memindahkan fungsi perdagangan ke entitas baru sebagai bagian dari reformasi internal.

Skandal BBM Oplosan Rp 193,7 Triliun: Dirut Pertamina Patra Niaga dan Anak Riza Chalid Jadi Tersangka

Namun demikian, langkah tersebut tidak diikuti dengan proses hukum yang signifikan. Dalam kurun 2015 hingga 2024, kasus ini cenderung stagnan meski sempat dikaji oleh sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak adanya perkembangan berarti dalam penindakan menimbulkan persepsi publik bahwa kasus Petral sulit disentuh, baik karena kompleksitas pembuktian maupun dugaan kuatnya kepentingan di sektor migas.

Perkembangan baru terjadi ketika Kejaksaan Agung pada Oktober 2025 menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Sejak saat itu, puluhan saksi diperiksa, termasuk dari kalangan internal Pertamina dan pihak swasta. Penyidik juga menelusuri dokumen kontrak serta transaksi untuk memperkuat konstruksi perkara.

Penetapan tujuh tersangka pada April 2026 menjadi puncak dari proses tersebut. Lima tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan, satu dikenai tahanan kota karena alasan kesehatan, sementara satu lainnya masih berstatus buronan.

“Tersangka MRC saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang dan kami terus melakukan upaya penangkapan,” ujar Syarief.

Kapolri dan Ketua KPK Bertemu Bahas Sinergitas untuk Perkuat Pemberantasan Korupsi

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai langkah ini masih menyisakan pertanyaan, terutama terkait lamanya penanganan kasus yang telah mencuat sejak lebih dari satu dekade lalu. Keterlambatan tersebut dinilai berpotensi menghambat efektivitas pembuktian sekaligus memperkuat persepsi publik terhadap lemahnya penegakan hukum di sektor strategis.

Kasus Petral juga kembali menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola migas secara menyeluruh. Selain penindakan hukum, penguatan sistem pengawasan dan transparansi dinilai menjadi kunci untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang. Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung ini pun menjadi ujian lanjutan, apakah mampu mengungkap aktor-aktor lain yang diduga terlibat atau berhenti pada level tertentu.