Israel Tuding Hizbullah Dalang Serangan Markas TNI di Lebanon, Indonesia Desak Investigasi PBB

Uwrite.id - Pemerintah Israel menuding kelompok Hizbullah sebagai dalang di balik serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon.

Tudingan tersebut disampaikan dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada Selasa (31/3/2026). Wakil Tetap Israel untuk PBB, Danny Danon, mengklaim bahwa insiden yang terjadi pada 30 Maret 2026 disebabkan oleh bahan peledak milik Hizbullah di wilayah Bani Hayan.

“Mengenai serangan pada 30 Maret, kami dapat mengonfirmasi bahwa pasukan UNIFIL terkena alat peledak Hizbullah di dekat Bani Hayan,” ujar Danon dalam forum tersebut.

Ia juga menyebut insiden sehari sebelumnya di Adshid al-Qasr sebagai bagian dari rangkaian serangan yang dilakukan kelompok yang sama.

“Penembakan posisi UNIFIL yang menyebabkan korban jiwa dilakukan oleh Hizbullah,” kata dia.

Lebih lanjut, Danon menegaskan bahwa militer Israel atau Israel Defense Forces tidak terlibat dalam serangan tersebut.

“IDF tidak menembak di dekat posisi itu. Situasinya kompleks,” ujarnya.

Israel juga menuding Hizbullah sebagai pemicu eskalasi konflik di kawasan, dengan menyebut ribuan roket dan drone telah diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah Israel.

“Lebih dari 5.000 roket, rudal, dan drone telah ditembakkan ke arah rakyat kami,” ungkap Danon.

Trump dan Xi Bahas Penguatan Hubungan Dagang, Komitmen Redakan Ketegangan Ekonomi Dunia

Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyampaikan sikap berbeda dalam forum yang sama. Melalui Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Umar Hadi, Indonesia menegaskan perlunya investigasi independen atas insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI dan melukai lima lainnya pada 29 dan 30 Maret 2026.

“Indonesia mengutuk keras serangan terhadap personel penjaga perdamaian kami. Ini bukan hanya serangan terhadap Indonesia, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip perdamaian internasional,” ujar Umar Hadi.

Indonesia menolak penjelasan sepihak dan menuntut penyelidikan langsung oleh PBB.

“Kami menuntut penyelidikan yang segera, independen, menyeluruh, dan transparan oleh PBB, bukan sekadar penjelasan dari satu pihak,” tegasnya.

Selain itu, Indonesia juga mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk pemulangan jenazah prajurit secara bermartabat, jaminan perlindungan bagi personel PBB, serta langkah darurat untuk meningkatkan keamanan pasukan UNIFIL di lapangan.

“Keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama. DK PBB harus bertindak tegas, bersatu, dan jelas,” lanjut Umar Hadi.

Indonesia Tuntut PBB Investigasi Langsung Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Perbedaan klaim antara Israel dan Indonesia menambah kompleksitas penanganan insiden ini di tingkat internasional. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Hizbullah terkait tuduhan yang disampaikan Israel.

Indonesia juga menyoroti meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon yang dinilai mengancam stabilitas kawasan serta keselamatan pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah menegaskan bahwa serangan terhadap personel PBB merupakan pelanggaran serius hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Menutup pernyataannya, Indonesia kembali mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah konkret.

“Tanpa tindakan nyata, kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penjaga perdamaian dunia akan dipertaruhkan,” tutup Umar Hadi.

Insiden ini menegaskan tingginya risiko yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik, sekaligus menjadi ujian bagi komunitas internasional dalam menjaga akuntabilitas dan stabilitas global.