Hari Ini Kantor BGN Dikabarkan Digeledah Kejagung, Karyawan Dilarang Masuk Sejak Pagi

Uwrite.id - Situasi tidak biasa terjadi di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026). Sejak pagi hari, puluhan pegawai yang datang untuk bekerja tidak diperkenankan memasuki gedung kantor karena adanya kegiatan yang dikabarkan melibatkan tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Berdasarkan pantauan beberapa sumber di lokasi, sejumlah pegawai terlihat berkumpul di luar area kantor sambil menunggu arahan dari pihak internal lembaga. Aktivitas pelayanan dan operasional perkantoran tampak terhenti, sementara akses masuk ke dalam gedung dibatasi secara ketat.

Bahkan awak media yang datang untuk melakukan peliputan tidak diperbolehkan memasuki area kantor BGN. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa tengah berlangsung proses penggeledahan oleh aparat penegak hukum.

Seorang petugas keamanan yang berada di lokasi menyebut tim Kejaksaan Agung telah berada di lingkungan kantor sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

"Hari ini pegawai belum bisa masuk. Dari dini hari sudah ada tim yang berada di dalam," ujar petugas tersebut.

Hingga pukul 09.00 WIB, para pegawai masih terus berdatangan. Namun mereka tetap diminta menunggu di luar gedung dan belum mendapatkan kepastian kapan dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

Belum Ada Keterangan Resmi

Meski informasi mengenai penggeledahan telah beredar luas, baik pihak BGN maupun Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi terkait kegiatan yang berlangsung di kantor lembaga tersebut.

Sejumlah pejabat Kejaksaan Agung yang dihubungi media juga belum memberikan tanggapan. Publik pun masih menunggu penjelasan mengenai status kegiatan yang berlangsung, termasuk apakah terkait penyelidikan, penyidikan, atau proses hukum lainnya.

Ketiadaan informasi resmi membuat perhatian publik semakin tertuju pada BGN, terlebih karena peristiwa ini terjadi hanya sehari setelah Presiden melakukan pergantian pimpinan lembaga tersebut.

Terjadi Sehari Setelah Dadan Hindayana Dicopot

Kabar penggeledahan mencuat tidak lama setelah Presiden melakukan perombakan besar di tubuh BGN.

Dalam keputusan yang diumumkan pada Selasa (2/6/2026), resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Posisinya digantikan oleh yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Baca Juga: Presiden Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN, Nanik S. Deyang Ditunjuk sebagai Pengganti

Pergantian tidak hanya terjadi pada pucuk pimpinan. Dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, juga dicopot dari jabatannya.

Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BPKP dan Mayjen TNI Trenggono yang berasal dari PT Agrinas Pangan Nusantara.

Perombakan tersebut dinilai sebagai salah satu rotasi paling signifikan sejak BGN dibentuk untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.

Audit Dugaan Jual Beli Dapur MBG

Di tengah pergantian kepemimpinan tersebut, pemerintah mengakui adanya audit internal terhadap dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Menteri Sekretaris Negara mengatakan proses audit masih berlangsung dan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BGN.

Menurut Prasetyo, audit dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan dalam tata kelola.

"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan pemerintah," ujar Prasetyo.

Meski tidak secara eksplisit menyebut audit tersebut menjadi penyebab pencopotan Dadan Hindayana, pemerintah mengakui terdapat sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.

Sorotan pada Tata Kelola dan Kualitas Program

Prasetyo mengungkapkan terdapat berbagai aspek yang menjadi perhatian Presiden dalam mengevaluasi kinerja BGN.

Beberapa di antaranya menyangkut kedisiplinan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola kelembagaan, hingga pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga: Kepala SPPG Mengaku Ditekan oleh Yayasan Pengelola, Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp6.500

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan program yang menyasar jutaan pelajar dan kelompok rentan tersebut berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Ada yang berkaitan dengan kedisiplinan menjalankan SOP, tata kelola, termasuk menjaga kualitas makanan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut memperkuat indikasi bahwa evaluasi terhadap BGN tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh kualitas pelaksanaan program di lapangan.

Program MBG Jadi Sorotan Nasional

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Program ini menyedot anggaran negara dalam jumlah besar dan menjadi salah satu proyek strategis nasional yang mendapat perhatian luas dari publik.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya menjadi perhatian serius pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Jika benar penggeledahan dilakukan Kejaksaan Agung, langkah tersebut diperkirakan menjadi bagian dari upaya pengumpulan dokumen dan barang bukti guna menelusuri dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan program.

Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai kasus apa yang sedang ditangani ataupun pihak-pihak yang menjadi objek pemeriksaan.

Publik Menunggu Penjelasan

Peristiwa di kantor BGN pada Rabu pagi menambah panjang daftar pertanyaan yang kini menjadi perhatian masyarakat.

Mulai dari alasan pergantian mendadak pimpinan lembaga, hasil audit internal terkait dugaan praktik jual beli SPPG, hingga tujuan kegiatan yang dikabarkan dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor BGN.

Sementara itu, pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis harus tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh dinamika yang terjadi di tingkat manajemen lembaga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun Badan Gizi Nasional mengenai dugaan penggeledahan tersebut. Publik masih menunggu penjelasan resmi untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan kasus yang kini menjadi sorotan nasional.