Ekonomi Indonesia Masih Dibayangi Tekanan Global, Pemerintah Diminta Waspada

Uwrite.id - Perekonomian Indonesia dinilai masih menghadapi tekanan global meskipun berhasil mencatat pertumbuhan yang kuat pada kuartal I 2026. Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar tetap realistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya risiko eksternal, mulai dari gejolak harga energi hingga volatilitas pasar keuangan dunia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,6 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka tersebut menjadi capaian pertumbuhan tertinggi sejak kuartal III 2022 dan menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Lembaga riset internasional DBS Group Research menilai fundamental ekonomi Indonesia masih tergolong solid. Konsumsi domestik yang kuat, stimulus fiskal pemerintah, serta meningkatnya belanja negara menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan pada awal tahun ini.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, mengatakan Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal ekonomi yang cukup baik. Namun demikian, pemerintah tetap perlu mengantisipasi berbagai tekanan global yang diperkirakan meningkat pada semester kedua tahun ini.

“Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 5,3 persen guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujar Radhika dalam keterangannya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama kemungkinan menjadi capaian tertinggi sepanjang tahun 2026. Hal itu disebabkan aktivitas ekonomi pada semester berikutnya diperkirakan menghadapi tantangan lebih berat, terutama akibat lonjakan harga energi global, ketidakpastian pasar keuangan, serta kebutuhan menjaga disiplin fiskal nasional.

DBS juga menilai stabilitas makroekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Pengendalian inflasi, disiplin fiskal, dan konsistensi komunikasi kebijakan dinilai harus terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan pasar dan investor.

Baca Juga: Trump dan Xi Bahas Penguatan Hubungan Dagang, Komitmen Redakan Ketegangan Ekonomi Dunia

Selain itu, pemerintah diperkirakan akan tetap menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui efisiensi belanja negara, optimalisasi penerimaan, serta pengendalian program prioritas.

Di sisi lain, konsistensi implementasi kebijakan, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah, disebut menjadi faktor penting untuk menciptakan kepastian usaha dan meningkatkan daya tarik investasi.

Belanja Pemerintah Jadi Motor Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 juga didorong kuat oleh peningkatan belanja pemerintah. Berdasarkan data BPS, belanja negara tumbuh signifikan dan menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi nasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan peningkatan pengeluaran pemerintah dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang sektor ketenagakerjaan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi dari Korea Selatan, Perkuat Hubungan Bilateral

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari beberapa komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas perdagangan internasional melalui ekspor dan impor. Dari seluruh komponen tersebut, belanja pemerintah tercatat mengalami lonjakan paling tinggi.

Data menunjukkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, investasi meningkat 5,96 persen, sedangkan belanja pemerintah melonjak hingga 21,81 persen pada kuartal I 2026. Sementara itu, ekspor tumbuh 0,9 persen dan impor meningkat 7,18 persen.

“Kita nggak pernah melihat aktivitas pengeluaran pemerintah setinggi ini. Pemerintah berusaha men-jumpstart ekonomi karena sejak pandemi COVID-19 industri kita dalam keadaan tertekan,” kata Fithra.

Menurutnya, peningkatan belanja negara memiliki efek berganda atau multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, aktivitas investasi dan konsumsi masyarakat ikut terdorong.

Fithra mencontohkan, pada kuartal I 2025 investasi hanya tumbuh 2,12 persen dan belanja pemerintah bahkan sempat terkontraksi 1,3 persen. Namun setelah belanja negara ditingkatkan pada tahun ini, investasi melonjak menjadi 5,96 persen dan konsumsi rumah tangga ikut mengalami penguatan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pasalnya, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen, jauh lebih kecil dibanding konsumsi rumah tangga yang mencapai 54,36 persen dan investasi sebesar 28,29 persen.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat sektor industrialisasi nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperbesar kapasitas produksi dalam negeri.

“Kalau impor turun, artinya kita bisa produksi lebih banyak sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari dalam negeri. Ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect,” ujarnya.

Di tengah tekanan global yang masih membayangi, sejumlah ekonom menilai penguatan sektor industri, stabilitas kebijakan, serta ketepatan stimulus pemerintah akan menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil sepanjang 2026.