Desakan Mundur Kepala BGN Dadan Hindayana Menguat Usai Polemik Pengadaan Tuai Sorotan Publik

Uwrite.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan publik setelah munculnya polemik terkait sejumlah pengadaan barang di internal lembaga tersebut. Kepala BGN, Dadan Hindayana, kini menghadapi tekanan agar mundur dari jabatannya di tengah meningkatnya kritik terhadap tata kelola program.

Desakan tersebut berkembang luas di media sosial dan ruang publik, menyusul tudingan bahwa sejumlah pengadaan dinilai tidak prioritas, tidak substansial, serta berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Kontroversi mencuat setelah akun X atau twitter @PartaiSocmed mengunggah kritik terhadap kinerja BGN pada Rabu, 15 April 2026. Dalam unggahan tersebut, akun @PartaiSocmed menilai kegaduhan akibat kebijakan pengadaan barang berisiko mengganggu jalannya program prioritas pemerintah.

“Setelah melalui pertimbangan yang matang dan melihat segala kegaduhan yang terjadi akibat pengadaan-pengadaan gak penting di BGN, maka demi keberlangsungan program unggulan Presiden ini kami menyarankan agar Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mundur atau diberhentikan saja,” tulisnya, Rabu (15/4/26).

Akun tersebut juga menandai Presiden Prabowo Subianto dalam unggahannya, sekaligus meminta evaluasi terhadap kepemimpinan BGN.

Respons Warganet atas Unggahan

Unggahan tersebut kemudian memicu beragam reaksi dari warganet. Sejumlah komentar yang dihimpun menunjukkan adanya sentimen negatif terhadap kinerja BGN, khususnya terkait isu pengadaan barang.

Seorang warganet dengan akun @negativisme, misalnya, menilai polemik ini dapat merusak program prioritas pemerintah.

“Lama-lama kepala BGN ini kok ngerusak program prioritas presiden. Kalau ada reshuffle, dia harus jadi yang pertama diganti,” tulisnya dalam kolom komentar unggahan @PartaiSocmed, Rabu (15/4/26).

Komentar lain datang dari akun @jojo_botak yang menyoroti jenis pengadaan yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan utama masyarakat.

“Yang dibutuhin rakyat itu makanan bergizi, bukan atribut aneh-aneh kayak kaos kaki segala,” ujarnya menanggapi unggahan yang sama.

Sementara itu, akun @NKRTetapDi menyoroti potensi dampak internal terhadap program pemerintah.

“Di luar lagi banyak tekanan ke program MBG, tapi di dalam malah bikin masalah sendiri. Ini bahaya kalau dibiarkan,” tulisnya.

Secara umum, tanggapan warganet tersebut muncul sebagai respons langsung atas unggahan @PartaiSocmed dan memperlihatkan meningkatnya perhatian publik terhadap isu yang berkembang di internal BGN.

Baca Juga: Komitmen Berantas Korupsi, Presiden Prabowo Amankan Rp31,3 Triliun Uang Negara

BGN memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini menyasar peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Polemik yang terjadi berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pelaksana. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat efektivitas program serta menurunkan legitimasi kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial.

Desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan pergantian pimpinan, dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas program dan memastikan penggunaan anggaran tetap tepat sasaran.

Baca Juga: Gibran Minta Maaf ke Jusuf Kalla, Tegaskan Usulan Kenaikan BBM Tak Sejalan Arahan Presiden Prabowo

Hingga saat ini, pihak Badan Gizi Nasional maupun Dadan Hindayana belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik tersebut. Pemerintah pusat juga belum menyampaikan sikap terbuka mengenai kemungkinan evaluasi atau langkah lanjutan.

Situasi ini menempatkan Istana dalam posisi strategis untuk menentukan arah kebijakan ke depan, apakah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BGN atau mempertahankan struktur yang ada sambil meredam polemik yang berkembang.

Di tengah meningkatnya sorotan publik, langkah pemerintah dinilai akan menjadi penentu bagi keberlanjutan program prioritas nasional sekaligus cerminan komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.