Bayang-Bayang Perang Dunia III, Budiman Sudjatmiko Jelaskan Keresahan Pemimpin Dunia di Davos

Uwrite.id - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan pesan penting Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah. Dalam forum tersebut, Presiden menceritakan keresahan para pemimpin dunia yang ia temui dalam pertemuan internasional di Davos. Keresahan itu mengarah pada satu kekhawatiran besar: dunia sedang bergerak menuju situasi yang mirip dengan fase awal Perang Dunia, bahkan berpotensi menuju Perang Dunia III.

Menurut Budiman, Presiden Prabowo menilai bahwa dinamika global hari ini menunjukkan pola sejarah yang pernah terjadi sekitar satu abad lalu. Berbagai krisis muncul secara bersamaan, mulai dari pandemi global, revolusi industri dan teknologi, gejolak sosial, melemahnya peran lembaga internasional, hingga krisis geopolitik dan ekonomi lintas kawasan.

“Presiden melihat ini bukan sekadar isu terpisah, tapi rangkaian tanda yang dalam sejarah pernah mengantar dunia pada perang besar,” kata Budiman, Jumat, (30/1/26).

Pandemi dalam Pola Sejarah Global

Dalam penjelasannya, Budiman menguraikan bahwa pandemi kerap menjadi penanda awal rapuhnya tatanan dunia. Sejarah mencatat, sebelum Perang Dunia I, dunia terlebih dahulu dilanda Pandemi Flu Rusia pada 1889–1890. Pandemi ini menyebar cepat ke Eropa, Asia, hingga Amerika, terjadi di tengah percepatan industrialisasi, urbanisasi, dan mobilitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sekitar 25 tahun setelah pandemi tersebut, dunia akhirnya terseret ke dalam Perang Dunia I (1914–1918). Pandemi memang bukan penyebab langsung perang, namun memperlihatkan betapa sistem global saat itu rapuh menghadapi krisis besar.

Budiman Sudjatmiko dan Visi Pemberantasan Kemiskinan di Era Perubahan Zaman

Setelah Perang Dunia I berakhir, dunia kembali diguncang Pandemi Flu Spanyol pada 1918–1920, yang menewaskan puluhan juta orang. Dampak pandemi ini sangat luas: ekonomi terpuruk, kemiskinan meningkat, pengangguran meluas, dan ketegangan sosial memburuk di berbagai negara. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang mempercepat lahirnya ekstremisme politik dan konflik internasional, hingga akhirnya pecah Perang Dunia II pada 1939–1945.

“Kalau dirangkai, polanya jelas. Pandemi, krisis sosial-ekonomi, lembaga internasional melemah, lalu perang besar,” ujar Budiman.

Krisis Global Abad ke-21 dan Perbedaannya

Budiman menilai, pola serupa kini kembali terlihat di abad ke-21. Dunia baru saja melewati pandemi global, disusul disrupsi teknologi dan industri, ketimpangan ekonomi yang lebar, krisis energi dan pangan, serta konflik geopolitik yang melibatkan banyak negara besar.

Namun, Presiden Prabowo menegaskan ada satu perbedaan krusial antara krisis hari ini dan krisis satu abad lalu, yakni keberadaan senjata nuklir. Jika pada awal abad ke-20 perang masih bersifat konvensional, kini satu kesalahan perhitungan dapat berujung pada kehancuran berskala global.

“Inilah yang membuat para pemimpin dunia cemas. Perang sekarang bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal apakah dunia bisa selamat,” ungkap Budiman.

Realisme Politik dan Dunia Nuklir

Dalam konteks tersebut, Budiman menjelaskan cara pandang realisme politik yang digunakan untuk membaca situasi global saat ini. Menurut realisme, jika hanya satu negara yang memiliki senjata nuklir, negara itu cenderung bersikap sewenang-wenang terhadap negara lain. Sebaliknya, jika banyak negara pemilik nuklir terlibat perang terbuka, risiko kehancuran dunia menjadi sangat besar.

Budiman Sudjatmiko: Pemerintah Siapkan Langkah Terukur Wujudkan Nol Kemiskinan Ekstrem 2026

Namun, ada satu skenario yang oleh realisme dianggap paling mungkin terjadi: negara-negara pemilik nuklir sepakat menjaga keseimbangan kekuatan dan membagi wilayah pengaruh. Dalam kondisi ini, perang besar dapat dihindari, meskipun ketimpangan global dan ketidakadilan internasional tetap ada.

“Ini bukan dunia yang ideal, tapi ini dunia yang paling mungkin bertahan,” jelas Budiman.

Bebas Aktif: Prinsip yang Sering Disalahpahami

Di tengah eskalasi krisis geopolitik global, Budiman juga menekankan pentingnya memahami kembali politik luar negeri Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Bebas Aktif adalah prinsip, bukan strategi.

Prinsip bersifat permanen dan menjadi fondasi sikap Indonesia dalam hubungan internasional. Sementara strategi bersifat fleksibel, dapat berubah mengikuti situasi, dinamika kawasan, dan eskalasi krisis global.

“Bebas Aktif bukan berarti pasif, apalagi netral tanpa sikap. Justru Bebas Aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk aktif membaca situasi dunia dan menyesuaikan langkahnya,” kata Budiman.

Dengan prinsip tersebut, Indonesia dapat menjaga jarak dari konflik kekuatan besar, namun tetap aktif membangun kerja sama, mengambil posisi diplomatik yang tepat, dan melindungi kepentingan nasional.

Indonesia di Tengah Ketidakpastian Dunia

Budiman Sudjatmiko menilai, pesan Presiden Prabowo ini penting untuk dipahami oleh para kepala daerah dan pemangku kebijakan di dalam negeri. Krisis global tidak hanya berdampak pada geopolitik, tetapi juga langsung memengaruhi ekonomi, ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan rakyat.

“Ketahanan nasional tidak bisa dilepaskan dari pembacaan situasi global,” ujarnya.

Dengan belajar dari sejarah dan memahami realitas dunia hari ini, Indonesia diharapkan mampu tetap berdiri tegak di tengah pusaran krisis global—tidak menjadi pion kekuatan besar, namun juga tidak terisolasi dari dinamika internasional.

Pesan ini, menurut Budiman, adalah ajakan untuk berpikir jernih, realistis, dan berjangka panjang. Dunia mungkin tidak sedang menuju masa yang mudah, tetapi dengan prinsip yang kuat dan strategi yang adaptif, Indonesia memiliki peluang untuk tetap aman dan berdaulat.