Aktivis 98 Tanggapi Pernyataan Feri Amsari! Tuduhan Negara dalam Kasus Andrie Yunus Harus Berdasar Fakta

Uwrite.id - Pernyataan akademisi hukum tata negara Feri Amsari yang menyebut kemungkinan keterlibatan negara dalam serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, mendapatkan tanggapan dari aktivis gerakan Reformasi 1998. Pernyataan itu memicu perdebatan terkait batas kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam menyampaikan opini publik.

Wahab Talaohu, eksponen gerakan Reformasi 1998 dan perwakilan 98 Resolution Network, menekankan bahwa setiap tuduhan terhadap negara harus didukung bukti dan fakta yang jelas. Ia menegaskan, dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat memang dilindungi, namun tidak boleh melampaui prinsip negara hukum.

“Dalam negara hukum, setiap tuduhan terhadap negara harus didasarkan pada fakta, bukti, dan proses hukum yang objektif, bukan semata-mata asumsi atau interpretasi subjektif,” ujar Wahab kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/3/26).

Menurutnya, publikasi pernyataan yang tidak berbasis bukti bisa menimbulkan spekulasi yang merugikan citra institusi negara serta mengganggu proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

UU ASN Resmi Disahkan, Prajurit TNI dan Polri Bisa Isi Jabatan ASN

Sebelumnya, Feri Amsari menyampaikan bahwa negara dapat dianggap sebagai bagian dari masalah jika aparat penegak hukum gagal mengungkap motif dan pelaku serangan terhadap Andrie Yunus. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas aparat hukum dalam menangani kasus kejahatan terhadap aktivis.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri telah menjadi sorotan publik sejak terjadi beberapa waktu lalu. Serangan ini menyebabkan Andrie mengalami luka serius, dan aparat kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan intensif untuk menemukan pelaku serta motif di balik aksi kekerasan tersebut.

Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS: Air Keras, Dua Pelaku Bermotor, dan Misteri Dalang di Baliknya

Beberapa kalangan masyarakat sipil, termasuk aktivis dan lembaga hak asasi manusia, mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas. Mereka menekankan bahwa keamanan bagi aktivis dan kebebasan berpendapat harus dijamin oleh negara, dan pelaku kekerasan harus mendapat hukuman yang setimpal.

Wahab juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas diskursus publik agar tetap sehat. Ia mengingatkan, opini yang menuding negara terlibat harus disampaikan dengan hati-hati, agar tidak mengaburkan fakta dan tetap mematuhi prinsip keadilan.

“Opini atau kritik yang disampaikan di ruang publik memang sah dalam demokrasi, tetapi harus tetap bertanggung jawab dan berbasis bukti,” tambah Wahab.

Dengan perhatian publik yang tinggi terhadap kasus ini, semua pihak berharap proses hukum berjalan transparan, cepat, dan adil, serta tidak meninggalkan keraguan di masyarakat terkait keterlibatan pihak manapun.