Zulhas Tegaskan Komitmen Pemerintah untuk HPP Gabah Rp6.500

Uwrite.id - Pemerintah memastikan komitmennya untuk mendukung kesejahteraan petani melalui kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menghadiri panen raya di Desa Sri Menanti, Kabupaten Banyuasin, pada Senin (13/1/2025).

Kenaikan HPP dari sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp6.500 ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga gabah menjelang puncak panen raya yang diperkirakan terjadi pada Maret hingga April 2025. Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan pentingnya memastikan petani mendapatkan harga yang layak agar tidak mengalami kerugian di tengah fluktuasi pasar.

"Pemerintah berkomitmen untuk melindungi petani. Harga gabah di tingkat petani harus sesuai HPP yang ditetapkan, yaitu Rp6.500 per kilogram. Jika ada yang tidak mematuhi, Bulog siap turun tangan membeli langsung dari petani," kata Zulhas.

Langkah ini juga didukung oleh sinergi antara Perum Bulog dan pabrik penggilingan padi di seluruh Indonesia. Zulhas menyebut pemerintah telah merancang mekanisme agar Bulog dapat menyerap beras dari pabrik yang membeli gabah sesuai HPP.

Harga Gabah di Sumsel Masih Rendah

Namun, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan bahwa harga gabah di Sumatra Selatan masih belum sesuai HPP. Di beberapa wilayah, harga gabah berkisar antara Rp5.300 hingga Rp5.500 per kilogram. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk segera bertindak. Program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden harus didukung oleh upaya konkret di lapangan, termasuk memastikan harga gabah sesuai dengan HPP,” ujar Sudaryono.

Menanggapi hal ini, Penjabat Gubernur Sumatra Selatan, Elen Setiadi, menyatakan kesiapannya untuk mengawasi implementasi HPP. Ia mengaku telah turun ke lapangan dan menemukan fakta bahwa banyak petani belum mendapatkan harga yang layak.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan para bupati dan pihak terkait untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Petani harus mendapatkan hak mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas Elen.

Dengan kebijakan ini, pemerintah optimis dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Langkah strategis yang diambil diyakini mampu menciptakan stabilitas harga dan memperkuat sektor pertanian di tengah tantangan yang ada. ***