Wamendagri Dorong Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada

Uwrite.id - Dalam upaya menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula. Bima menegaskan bahwa keterlibatan pemilih muda sangat penting untuk mewujudkan pilkada yang representatif dan demokratis.

Kemendagri kini semakin aktif mengoptimalkan proses perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula. Bima Arya meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, panti asuhan, dan pesantren, guna memastikan pemilih muda dapat segera terdata dan memiliki KTP. Langkah ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI pada Senin (11/11/2024).

“Kita harapkan pemerintah daerah dapat menjalin koordinasi lebih luas, termasuk dengan sekolah-sekolah, untuk memastikan seluruh pemilih pemula telah memiliki KTP. Ini bagian dari komitmen Kemendagri untuk mendorong kesuksesan Pilkada 2024,” ujar Bima Arya.

Selain pemilih pemula, Bima Arya juga menekankan pentingnya aksesibilitas bagi pemilih dari kelompok marginal dan penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya secara setara. Menurutnya, pemda harus memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, tetap mendapatkan akses penuh dalam Pilkada.

Demi menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada, Kemendagri juga telah memperkuat kerja sama dengan aparat keamanan, seperti TNI, Polri, Satpol PP, dan Satlinmas. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif selama proses pemungutan suara.

Bima Arya juga mengungkapkan bahwa Kemendagri sedang mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) guna mendukung kelancaran pembiayaan Pilkada. Selain itu, Kemendagri menekankan perlunya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada mendatang.

“Netralitas ASN adalah kunci agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik selama masa kampanye dan pilkada. Kami akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti tidak netral,” jelas Bima Arya. Ia mengaku, telah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memantau potensi pelanggaran dan memberikan peringatan terkait netralitas ASN.

Kemendagri juga memperkuat pemantauan melalui desk Pilkada yang beroperasi selama 24 jam untuk memantau situasi di daerah. Fasilitas ini dilengkapi dengan “situation room” yang memungkinkan Kemendagri memonitor dinamika di setiap wilayah secara real-time menjelang dan selama Pilkada.

Lebih jauh, Bima Arya menyampaikan harapannya bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat mendukung sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menguatkan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

“Pilkada serentak diharapkan dapat mendukung kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah, sekaligus memperkuat sistem presidensial kita,” pungkasnya. ***