Usai Kritik Presiden Jokowi Tidak Netral Pada Pemilu 2024, Akun BEM UI Diretas

Uwrite.id - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang, mengungkapkan bahwa akun media sosial Twitter organisasinya diduga diretas oleh pihak tak dikenal setelah BEM UI mengeluarkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo. BEM UI perlakuan sikap presiden yang dianggap tidak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Melki menyatakan bahwa pada hari Ahad yang lalu, mereka mengunggah kritik dengan judul "Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat". Setelah itu, mereka menemukan bahwa semua perangkat yang terhubung dengan akun Twitter tersebut telah logout secara otomatis.

"Semua perangkat yang terhubung dengan akun resmi Twitter BEM UI tiba-tiba logout dalam semalam, dan hingga saat ini kami masih kesulitan dalam melakukan login," ujar Melki dilansir dari Tempo pada hari Senin, 22 Mei 2023.

Melki mengungkapkan bahwa serangan peretasan ini telah berlangsung sejak malam hari sebelumnya dan masih berlanjut. Ia menduga bahwa upaya peretasan ini merupakan bagian dari upaya membungkam kritik yang disampaikan.

"Kami dari BEM UI ingin menegaskan sekali lagi bahwa upaya pembungkaman apa pun yang dilakukan terhadap kami tidak akan membuat kami takut atau diam," ujar Melki.

Melki menyatakan bahwa upaya penekanan ini justru semakin memperkuat keyakinan BEM UI bahwa mereka berada di jalur perjuangan yang benar. Ia juga mengimbau masyarakat agar jika menemui publikasi yang mencurigakan dari akun media sosial BEM UI, segera menghubungi pihak BEM UI untuk konfirmasi lebih lanjut.

Jokowi Dituding Tidak Netral dalam Pemilu 2024

Sebelumnya, BEM UI telah melontarkan kritik terhadap langkah-langkah Presiden Jokowi yang dinilai tidak netral dalam Pilpres 2024. Mereka berpendapat bahwa Jokowi telah beberapa kali secara terang-terangan menunjukkan sikap yang tidak netral.

BEM UI menindaklanjuti beberapa tindakan Jokowi yang mendukung calon presiden (Bacapres) tertentu dan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan partai politik. Padahal, sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat, menurut BEM UI, Jokowi seharusnya mengutamakan pelayanan kepada rakyat dan menggunakan semua fasilitas yang dimiliki untuk memperlancar pelayanan kepada rakyat, bukan kepada partai politik.

Oleh karena itu, BEM UI menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden begitu saja.

"Tindakan yang dihukum oleh presiden dengan terus-terusan memprioritaskan partai dapat merusak demokrasi di Indonesia. Jika dibiarkan terus-menerus, presiden hanya akan menjadi petugas partai, bukan menjadi pelayan rakyat," tulis BEM UI.