Usai Hasto Ditahan KPK, Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat

Uwrite.id - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri, menuai kontroversi setelah mengeluarkan surat instruksi yang melarang kader partainya yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap.

Surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025. Dalam surat itu, Megawati memerintahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retret di Lembah Tidar, Magelang. Bahkan, bagi yang sudah dalam perjalanan, Megawati meminta mereka berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut darinya.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," bunyi kutipan surat instruksi tersebut, Kamis (20/2/25).

Megawati juga meminta seluruh kader PDIP untuk tetap siaga dan mendengarkan instruksi serta perintah lanjutan. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tulisnya.

Latar Belakang Penahanan Hasto

Instruksi ini dikeluarkan Megawati setelah ia mencermati dinamika politik nasional pasca-penahanan Hasto oleh KPK. Hasto ditahan terkait dugaan kasus suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan upaya perintangan penyidikan. Saat ini, Hasto ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Jakarta Timur.

Megawati menilai penahanan Hasto sebagai bentuk kriminalisasi hukum. Dalam surat instruksinya, ia menegaskan posisinya sebagai ketua umum yang memiliki wewenang penuh atas kebijakan dan tindakan partai, baik ke dalam maupun ke luar. "Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai," tulisnya.

Sementara itu, KPK hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait instruksi Megawati tersebut. Namun, penahanan Hasto dinilai sebagai langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi, terlepas dari statusnya sebagai Sekjen partai besar seperti PDIP.