Universitas Moestopo Dukung Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Uwrite.id - JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan serta mendorong keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menyelenggarakan seminar nasional bertema “Peran BPK dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan serta Upaya Mendorong Keberlanjutan UMKM.”

Seminar ini menjadi ruang diskusi penting untuk membahas tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Rektor Universitas Moestopo, Dr. FX. Sugiyanto, S.E., M.M., menekankan bahwa UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemisahan antara modal usaha dan kebutuhan rumah tangga.

"Pendampingan komprehensif menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM dapat berkembang dan berkontribusi optimal pada perekonomian," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Ir. Triyuni Soemartono, M.M., Direktur Pascasarjana Universitas Moestopo, menggarisbawahi pentingnya peran UMKM dalam perekonomian, khususnya di negara berkembang. Sebab berdasarkan data Bank Dunia, UMKM mencakup 90% bisnis global dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja. Estimasi menunjukkan bahwa pada 2030, dunia membutuhkan 600 juta lapangan kerja baru, di mana UMKM akan menjadi garda terdepan dalam menciptakan peluang tersebut.

"Di Indonesia, pertumbuhan UMKM sangat signifikan. Antara 2015 hingga 2020, jumlah UMKM meningkat dari 59,26 juta menjadi 64,2 juta. Namun, mayoritas UMKM (99,62%) masih berada pada skala mikro dengan omzet di bawah Rp2 miliar per tahun. Masalah ini diperburuk oleh kesenjangan pembiayaan (financial gap) yang menjadi tantangan besar dalam keberlanjutan UMKM," paparnya.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan perlambatan dalam pertumbuhan kredit UMKM. Hingga September 2024, kredit perbankan untuk UMKM hanya tumbuh 5,04% secara tahunan (year-on-year), jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 8,34% pada tahun sebelumnya.

Tren ini juga diiringi peningkatan Non-Performing Loan (NPL) sektor UMKM dari 3,88% pada September 2023 menjadi 4% di tahun 2024. Tingginya risiko kredit ini membuat perbankan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan.

Kepala Subauditorat II.C.2 Auditorat Keuangan Negara II BPK RI, Indra Kumbara Wedha, menyampaikan pentingnya kebijakan baru untuk mendukung UMKM, khususnya terkait subsidi bunga/margin UMKM Non KUR.

"BPK merekomendasikan revisi kebijakan agar subsidi lebih terarah dan validasi data usaha mikro menjadi lebih memadai," jelasnya.

Selain itu, Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, Darto, S.E., M.M., mengusulkan pendekatan strategis untuk memberdayakan UMKM agar dapat naik kelas seperti digitalisasi proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi untuk akses pasar dan efisiensi operasional, pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi pelaku UMKM,Factory Sharing berbasis pada rantai nilai untuk meningkatkan daya saing,

Tak lupa, UMKM juga memerlukan akses pembiayaan bersubsidi untuk memastikan pembiayaan yang terjangkau untuk mendukung pertumbuhan," tegasnya.

Hal ini sejalan dengan pandangan Cikhita Virginia, seorang pengusaha sekaligus pelaku industri, yang menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang baik.

"Manajemen keuangan yang buruk adalah salah satu hambatan utama bagi daya saing UMKM," tegasnya. Solusi yang diusulkan termasuk edukasi keuangan, kolaborasi dengan lembaga keuangan, dan adopsi teknologi sederhana.

Seminar yang dimoderatori oleh Ketua Program Studi Magister Manajemen, Dr. Jubery Marwan, M.M., ini pun menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mendorong keberlanjutan UMKM. Dengan tata kelola yang transparan dan dukungan kebijakan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama perekonomian nasional.

"Harapannya, dengan berbagai langkah strategis, UMKM Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga bertransformasi menjadi pilar ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing di tingkat global," lugasnya.