Trauma Aksi Demo Saat Penyesuaian Harga BBM, Pemerintah Sudah Saatnya Bangun Instalasi PLTN di Pulau Belitung

Uwrite.id - Jakarta - Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat saat penyesuaian harga BBM bersubsidi kembali menyisakan trauma panjang bagi aparat dan pemerintah daerah. Setiap kali harga BBM naik, jalanan Jakarta, Makassar, Bandung, hingga Yogyakarta dipenuhi massa, bentrok kecil, hingga lumpuhnya aktivitas kota selama berhari-hari. Biaya pengamanan, kerugian ekonomi, dan erosi kepercayaan publik menjadi catatan berulang yang seolah sulit diputus.

Trauma itu bukan tanpa sebab. BBM bersubsidi sudah puluhan tahun menjadi "senjata" politik yang sensitif. Ketika harga naik, efek domino langsung terasa ke harga pangan, transportasi, dan biaya hidup. Pemerintah terpaksa menaikkan harga karena beban subsidi membengkak, tapi di sisi lain publik merasa daya belinya terus tergerus. Pola ini berulang sejak era 1998, 2005, 2013, hingga 2022.

Pengamat energi Universitas Indonesia, Prof. Widjajono, menilai gejolak massa bukan hanya soal harga, tapi soal rasa tidak aman terhadap pasokan energi ke depan. "Selama kita masih bergantung pada impor BBM dan gas, maka setiap gejolak harga minyak dunia akan langsung memukul APBN dan kantong rakyat. Ini lingkaran setan," ujarnya dalam diskusi energi di Jakarta, 12 September 2026.

Karena itu, wacana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN sebagai opsi energi baseload bersih kembali menguat. Bedanya dengan BBM, PLTN tidak terpengaruh fluktuasi harga minyak dunia. Biaya operasionalnya stabil dalam jangka panjang dan emisi karbonnya nyaris nol. Negara seperti Prancis, Korea Selatan, dan China sudah membuktikan PLTN bisa jadi tulang punggung ketahanan energi.

Pulau Belitung muncul sebagai salah satu lokasi paling potensial. Berdasarkan studi BATAN dan IAEA, Belitung memiliki kriteria geologi yang stabil, jauh dari sesar aktif besar, sumber air laut melimpah untuk pendingin, dan kepadatan penduduk relatif rendah. Luas lahan yang dibutuhkan PLTN 1000 MW hanya sekitar 2-3 km persegi, jauh lebih kecil dibanding PLTU batu bara dengan kapasitas sama.

Selain faktor geologi, Belitung juga strategis dari sisi ekonomi. Pulau ini selama ini mengandalkan batu bara dan diesel untuk pembangkit listrik. Tarif listrik di Belitung dan Bangka termasuk tertinggi di Sumatera. Jika PLTN dibangun, biaya pokok produksi listrik bisa ditekan hingga Rp800-Rp1.000 per kWh, jauh di bawah PLTD yang mencapai Rp3.500 per kWh. Penghematan ini bisa dialihkan untuk subsidi listrik rumah tangga miskin.

Pembangunan PLTN juga membuka efek ekonomi baru. Proyeksi Kementerian ESDM, pembangunan PLTN 2 reaktor di Belitung menyerap 15.000 tenaga kerja saat konstruksi dan 800 tenaga kerja tetap saat operasi. Industri turunan seperti manufaktur komponen, logistik, pariwisata edukasi nuklir, hingga riset bisa tumbuh. Ini sejalan dengan semangat hilirisasi yang terus didorong Presiden Prabowo.

Tentu kekhawatiran soal keselamatan dan limbah nuklir wajar muncul. Namun teknologi reaktor generasi III+ yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi sistem pendingin pasif yang bekerja tanpa listrik. Fukushima tidak akan terulang dengan desain ini. Untuk limbah, pola "deep geological repository" sudah diterapkan Finlandia dan Swedia dengan aman. Indonesia juga punya PP 54/2012 yang mengatur pengelolaan limbah radioaktif secara ketat.

Pemerintah melalui BRIN dan Bapeten sudah menyiapkan regulasi serta SDM sejak 2023. Saat ini ada 400 sarjana nuklir lulusan dalam dan luar negeri yang siap ditugaskan. Sertifikasi operator PLTN juga sudah dilakukan bekerja sama dengan Korsel dan Rosatom. Artinya kesiapan teknis dan regulasi tidak lagi jadi alasan menunda.

Publik perlu diedukasi agar trauma BBM tidak terus berulang. PLTN bukan pengganti BBM untuk kendaraan, tapi menggantikan PLTU dan PLTD di sistem kelistrikan. Jika listrik dari PLTN murah dan stabil, maka elektrifikasi transportasi, industri, dan rumah tangga bisa dipercepat. Ketika ketergantungan pada BBM impor turun, ruang fiskal untuk subsidi menjadi lebih fleksibel tanpa harus menaikkan harga.

Belitung bisa menjadi pilot project nasional, sama seperti Muria yang dulu direncanakan tapi batal. Jika berhasil, maka Kalimantan, Sulawesi, dan Papua bisa mengikuti. Target bauran energi 23% energi baru terbarukan pada 2025 dan net zero 2060 akan lebih realistis dengan porsi nuklir 5-8% di bauran nasional.

Sudah saatnya trauma pengendalian massa saat BBM naik diubah menjadi momentum kebijakan jangka panjang. Membangun PLTN di Pulau Belitung bukan keputusan populis, tapi keputusan berani untuk kedaulatan energi. Jika ditunda terus karena takut gejolak, maka Indonesia akan tetap terjebak dalam siklus krisis BBM setiap 5-7 tahun sekali. (*)