Legislator Tina Wiryawati Serukan Baraya Jawa Barat Disiplin Bayar Pajak Kendaraan Guna Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah

Uwrite.id - Banjar - Tina Wiryawati sebagai anggota legislatif dari Daerah Pemilihan XIII yang meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar, berpandangan bahwa kesadaran menunaikan pajak mesti senantiasa digalakkan. Ia menyerukan Baraya Jawa Barat supaya patuh membayar pajak kendaraan bermotor sesuai tenggat demi mendukung pembangunan daerah. Keikutsertaan warga dinilai sebagai unsur krusial dalam menopang kesanggupan pemerintah daerah untuk mendanai agenda pembangunan selaras keperluan wilayah.
Sebagai penegasan atas ajakan tersebut, Tina mengimbuhkan, "Kesadaran membayar pajak kendaraan perlu dijadikan perhatian bersama. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan dipakai untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan mutu pelayanan publik."
"Oleh karena itu, Baraya Jawa Barat diajak untuk taat membayar pajak tepat waktu," demikian dipaparkan Tina, 18 November 2026.
Selaras dengan hal itu, dirinya menyerukan, Pajak Kendaraan Bermotor menyumbangkan andil terhadap pemasukan daerah yang dipergunakan untuk men-support pembangunan infrastruktur, pemeliharaan jalan, sarana umum, serta bermacam layanan yang dibutuhkan warga.
Fakta dewasa ini menunjukkan, penerimaan dari sektor pajak kendaraan secara konsisten tercatat sebagai salah satu komponen terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Besarnya kontribusi tersebut membuat penerimaan PKB kerap menjadi tumpuan utama dalam pembiayaan pemeliharaan jalan, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Selanjutnya, ia menyerukan warga supaya melaksanakan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai jadwal. Ketertiban warga dalam melaksanakan pajak itu dipandang sebagai salah satu penentu terpeliharanya pemasukan daerah, sehingga pembangunan di Jawa Barat dapat berlangsung optimal dan faedahnya dapat dinikmati masyarakat.
Berkaitan dengan itu pula, perubahan ini menghadirkan porsi penerimaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota untuk menopang pembiayaan pembangunan di wilayah masing-masing. Lewat regulasi itu, pembagian hasil penerimaan PKB berubah menjadi 40 persen untuk pemerintah provinsi dan 60 persen untuk pemerintah kabupaten/kota.
Di sisi lain, menurut Tina, pajak kendaraan bermotor tidak sekadar dimaknai sebagai kewajiban administratif bagi pemilik kendaraan. Sebagai ilustrasi yang mempertegas urgensi persoalan tersebut, data dari sumber terpercaya memperlihatkan bahwa penerimaan PKB secara ajek menjadi salah satu penopang pokok pendapatan daerah. Pemasukan dari sektor tersebut dinilai sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipergunakan untuk mendukung anggaran beraneka ragam kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Hal tersebut menegaskan bahwa pembagian penerimaan kini diarahkan untuk menghadirkan ruang fiskal yang lebih lapang bagi kabupaten dan kota. Menariknya, apabila dicermati lebih mendalam, data dari sumber terpercaya mendokumentasikan bahwa pergeseran pola bagi hasil ini dirancang untuk memperkokoh kemandirian fiskal daerah. Dalam konteks kebijakan pendapatan daerah, pergeseran pola pembagian penerimaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) turut dicermati oleh Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Secara riil di lapangan dapat disimpulkan, skema bagi hasil 40 persen untuk provinsi dan 60 persen untuk kabupaten/kota secara nyata memperbesar porsi yang diterima daerah. Dengan porsi yang lebih dominan tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan kewilayahan, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, peningkatan fasilitas umum, hingga penguatan pelayanan dasar sesuai prioritas masing-masing daerah.
"Artinya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ikut didukung kemampuannya untuk membiayai pembangunan dan pelayanan bagi warganya oleh pemerintah daerah. Dengan skema pembagian yang berlaku sekarang, penerimaan pajak kendaraan juga akan dirasakan manfaat langsungnya oleh kabupaten dan kota," ungkap Tina.
Tina pula menegaskan urgensi penertiban administrasi kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Jawa Barat, namun masih mengenakan pelat nomor dari luar daerah.
Menurutnya, data kendaraan yang dipunyai oleh warga yang bermukim atau memiliki kewajiban administrasi di Jawa Barat wajib dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu dioptimalkannya potensi penerimaan pajak daerah.
"Kami juga menghimbau Baraya yang kendaraan bermotornya digunakan dan berdomisili di Jawa Barat agar memperhatikan administrasi kendaraannya. Apabila memang sudah memenuhi ketentuan untuk melakukan mutasi, sebaiknya segera diurus sehingga administrasi dan kontribusi pajaknya sesuai dengan wilayah yang semestinya," tuturnya.
Ia mengharapkan bertambahnya kesadaran warga dalam membayar pajak kendaraan dapat berjalan berbarengan dengan ikhtiar pemerintah mengoptimalkan pendapatan daerah. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai dibutuhkan supaya kapasitas fiskal Jawa Barat tetap terpelihara.
"Pada akhirnya, pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari semua pihak. Penerimaan harus dikelola secara bertanggung jawab oleh pemerintah, sementara kepatuhan membayar pajak dapat dijadikan bentuk kontribusi oleh masyarakat. Dengan sinergi tersebut, pembangunan di Jawa Barat diharapkan dapat berjalan semakin optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata," ungkapnya mengakhiri percakapan. (*)

Tulis Komentar