Atas Insiden Terhadap 3 Anggota TNI, Berbagai Kalangan Serukan Evaluasi Pengiriman Personil Peacekeeping

Uwrite.id - Adshit al-Qusyar - Total tiga prajurit anggota TNI meninggal dunia saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan (UNIFIL). Pada Senin (30/03), dua prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL, ungkap PBB.

Sebelumnya, satu prajurit TNI meninggal pada Minggu (29/03) ketika serangan artileri yang menghantam lokasi kontingen Indonesia yang tengah bertugas di Lebanon Selatan.

Kemlu memastikan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan PBB serta otoritas terkait.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi NasDem, Amelia Anggraeni menilai perlu ada evaluasi terkait penempatan prajurit TNI sebagai bagian dari personil peacekeeping di Lebanon, khususnya mengenai risiko operasional di lapangan.

Menurutnya, keikutsertaan prajurit TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari amanat konstitusi.

“Keikutsertaan Indonesia di dalam misi perdamaian dunia ini adalah bagian dari amanat konstitusi dan juga merupakan cerminan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif,” ujarnya, dalam salah satu acara siaran TV swasta Indonesia bertajuk Sapa Indonesia Pagi, Selasa (31/03).

“Jadi, komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia tentu tidak boleh dipahami secara sempit dan tidak bisa langsung dihentikan hanya karena satu insiden, seberat apapun insiden itu."

Meski demikian, ia menilai gugurnya prajurit TNI anggota pasukan perdamaian di Lebanon harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi.

“Namun demikian, saya melihat bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi komprehensif. Evaluasi itu penting, utamanya terkait risiko operasional di lapangan,” tuturnya.

“Kesiapan perlindungan personel, juga kejelasan jaminan keamanan, dan apakah pola pada penugasan yang selama ini digunakan masih relevan dengan dinamika konflik saat ini, yang kita ketahui semakin chaos."

Ia berpendapat, jangan tergesa-gesa menarik diri atau menghentikan kontribusi Indonesia dalam pasukan penjaga perdamaian, tetapi tetap harus menyesuaikan strategi secara terukur.

“Keselamatan prajurit itu harus menjadi prioritas utama, tidak bisa ditawar, tanpa mengurangi komitmen kita terhadap misi perdamaian dunia," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini yang perlu dilakukan adalah melihat perkembangan situasi dan melakukan evaluasi.

“Evaluasi itu perlu dilakukan, apakah kita terus pada komitmen kita untuk di dalam misi perdamaian dunia ini, atau kita menarik, itu semuanya harus dievaluasi dan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, pakar Hukum Pidana Internasional dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, yang juga menjadi narasumber dalam dialog tersebut, mengatakan hal senada.

Menurutnya, opsi untuk menarik prajurit TNI dari pasukan penjaga perdamaian PBB bukanlah pilihan yang harus dilakukan segera.

“Saya kira itu bisa dilakukan, maka tadi saya sampaikan bahwa pilihan menarik bukan pilihan yang segera akan dilakukan, tetapi evaluasi secara menyeluruh dengan tadi memberikan persyaratan tadi, bagaimana jaminan perlindungan akan lebih dipastikan,” ungkap Suparji.

“Yang lain adalah tindakan hukum yang tegas kepada pelaku yang telah mengibatkan gugurnya prajurit kita." 

Ketegangan di kawasan Timur Tengah sendiri terus meningkat sejak serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026. Iran kemudian membalas dengan menyerang Israel dan sejumlah pangkalan militer AS di kawasan.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia, seperti diberitakan sejumlah media sebelumnya, telah mengonfirmasi dua prajurit TNI meninggal dunia dalam insiden terbaru pada Senin di Lebanon selatan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan "dua prajurit TNI dilaporkan gugur."

Ada pula prajurit TNI yang terluka, katanya.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengumumkan, dua penjaga perdamaian asal Indonesia tewas pada Senin (30/03) dan dua lainnya terluka.

"Akibat ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL dan menghancurkan kendaraan mereka," ungkap PBB.

Insiden itu, lanjut PBB, terjadi di dekat Bani Hayyan di Lebanon Selatan.

Serangan ini terjadi sehari setelah seorang penjaga perdamaian Indonesia lainnya tewas ketika sebuah proyektif menghantam markas misi di Ett Taibe pada Minggu (29/03), ungkap PBB dalam situs resminya.

Kepala Operasi Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Jean‑Pierre Lacroix, menyatakan "belasungkawa sedalam-dalamnya kepada Pemerintah Indonesia dan keluarga tiga penjaga perdamaian UNIFIL yang tewas dalam dua hari terakhir".

PBB menyatakan sangat mengutuk serangan mematikan dalam dua hari berturut‑turut terhadap pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di Lebanon (UNIFIL).

"Para penjaga perdamaian tidak boleh menjadi target," kata Lacroix kepada para jurnalis dalam jumpa pers di Markas Besar PBB di New York.

Lacroix mengatakan, UNIFIL sedang melakukan investigasi atas dua serangan mematikan tersebut.

Dia menegaskan, serangan terhadap penjaga perdamaian PBB tidak dapat diterima dan dapat merupakan kejahatan perang.

Setelah insiden penembakan mematikan pada Minggu, Juru Bicara UNIFIL Kandice Ardiel mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan.

"Untuk saat ini, kami belum memiliki gambaran jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi itulah yang akan diungkap dalam investigasi," katanya.

"Setelah penyelidikan itu selesai, seperti praktik biasanya, kami akan membagikannya kepada para pihak terkait. Dan bergantung pada hasilnya, jika kami menemukan pihak yang bertanggung jawab, kami akan memberi tahu mereka dan secara resmi mengajukan protes," papar Ardiel.

Secara terpisah, politisi Partai Golkar yang juga anggota DPR Dave Laksono, meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keberadaan prajurit TNI di Lebanon.

Bila perlu, lanjutnya, segera dilakukan penarikan pasukan TNI dari negara itu.

"Ada baiknya pemerintah melakukan, apa namanya, penarikan ataupun juga evaluasi terhadap keberadaan prajurit kita di Lebanon," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/03).

Lebih dari 8.000 penjaga perdamaian dari hampir 50 negara bertugas di UNIFIL.

Misi ini dibentuk pada 1978 oleh Dewan Keamanan PBB untuk memastikan penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Kehadiran mereka juga untuk membantu Lebanon dalam mengefektifkan kembali jalannya pemerintahan di wilayah tersebut.

Siapa prajurit TNI yang meninggal dalam serangan hari Minggu?

Sebelumnya satu orang prajurit TNI bernama Farizal Rhomadhon dengan pangkat Prajurit Kepala meninggal dunia saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan.

Tiga prajurit TNI lainnya mengalami luka-luka dan kini mendapatkan perawatan medis secara intensif di rumah sakit.

"Prajurit yang gugur saat ini disemayamkan di East Sector Headquarters dan dalam penyelesaian administrasi pemulangan ke Indonesia dengan dibantu oleh pihak KBRI Beirut," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara, Senin (30/03).

Aulia menjelaskan, Praka Farizal merupakan personel yang tergabung dalam pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dalam Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/ UNIFIL.

Menurut Aulia, Praka Farizal gugur akibat adanya serangan artileri yang menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di Kota Adshit al-Qusyar di Lebanon Selatan, Minggu (29/03).

Adapun tiga prajurit yang mengalami luka-luka, yakni Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan.

"Praka Rico Pramudia mengalami luka berat serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis," kata Aulia.

Aulia melanjutkan dua orang prajurit yang mengalami luka ringan telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Level I UNIFIL.

"Sementara itu, satu orang prajurit dengan luka berat telah dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit St. George di Beirut untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan," kata Aulia.

Pemerintah Indonesia Mengutuk Keras

Pemerintah Indonesia mengutuk keras insiden serangan di Lebanon yang menewaskan seorang prajurit TNI yang menjadi anggota Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

"Indonesia mengutuk keras insiden tersebut dan menyerukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan," kata Kemlu Indonesia melalui akun X @Kemlu_RI, Senin (30/03).

"Insiden terjadi di tengah laporan saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon selatan," sebut Kemlu.

Pemerintah Indonesia juga mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh atas insiden serangan tersebut, melalui jalur perundingan diplomasi untuk menurunkan intensitas ketegangan dan konflik guna mencegah kekerasan kembali terjadi.

"Meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi," kata Menteri Luar Negeri, Sugiono, di sela-sela mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang, Senin (30/03).

Sebelumnya, Sekjen PBB António Guterres melalui akun X-nya, Senin (30/03), menyebut satu anggota TNI meninggal dan seorang lainnya mengalami luka serius.

"Saya mengutuk keras insiden hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia dari @UNIFIL_ di tengah permusuhan antara Israel & Hizbullah," tulisnya.

Dia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang meninggal, serta kepada Indonesia.

Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB. (*)