Tentang Bakal Cawapres Anies, Nasdem, Demokrat, dan PKS Masih Berbeda Pendapat

Uwrite.id - Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang merupakan aliansi dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, tampaknya masih berselisih pendapat dalam menentukan cawapres yang ideal bagi Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024.

Perbedaan pandangan antara ketiga partai tersebut berkaitan dengan kriteria pendamping Anies Baswedan. Salah satu perbedaan terletak pada apakah cawapres yang akan dipilih harus merupakan kader partai atau tokoh nonpartai politik.

Partai Nasdem menyuarakan keinginan agar cawapres Anies Baswedan berasal dari kalangan tokoh nonpartai politik. Mereka berharap Anies Baswedan memilih cawapres berdasarkan tiga kriteria yang sudah ditetapkan, yaitu kemampuan membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi, dan mampu membantu efektivitas pemerintahan.

"Apakah figur yang dipilih bisa membantu kemenangan. Artinya, cawapres ini bisa mengisi ruang-ruang kosong di wilayah mana dukungan terhadap Anies yang tidak maksimal. Menjadikan koalisi stabil, tentu tidak boleh standar ganda dan lebih berpihak kepada salah satu partai," ujar Ahmad Ali, dikutip dari Beritasatu.com, Rabu (2/8/23).

Nasdem, kata Ali, mengingatkan Anies agar tidak memilih cawapres hanya karena khawatir partai politik akan keluar dari koalisi jika kadernya tidak dipilih sebagai cawapres. Menurut Ali, pendekatannya harus tetap pendekatan kemenangan, menjaga soliditas koalisi, dan membantu efektivitas jalan pemerintahan.

"Kalau sekadar memilih cawapres karena berasal dari partai tertentu, jika tidak dipilih ditakutkan nanti partai tersebut bakal menarik diri. Maka itu pengingkaran terhadap komitmen koalisi karena sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara. Tidak ada ketua kelasnya," ungkap Ali.

Sementara itu, Partai Demokrat berpendapat bahwa cawapres Anies Baswedan lebih tepat berasal dari kader partai politik. Menurut mereka, hal tersebut sesuai dengan fungsi partai politik dalam kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan.

"Jadi tidak pas mewacanakan cawapres Anies dari tokoh nonparpol. Wacana ini bertentangan dengan fitrah partai politik yang menjadi pilar demokrasi dan pemegang mandat sebagai peserta pemilu," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Rabu (2/8/23).

Kamhar juga menegaskan, dalam kriteria cawapres yang telah ditetapkan Anies, tidak ada sama sekali kriteria yang tak membolehkan figur berlatar belakang parpol. Menurut dia, tudingan figur parpol tak akan bisa berlaku adil terhadap partai lainnya, merupakan tudingan yang sudah pasti keliru dan ahistoris.

"Pak SBY telah membuktikan selama 10 tahun menjadi presiden dan Partai Demokrat sebagai the ruling party, bisa berlaku adil terhadap mitra koalisi. Itu antara lain menjadi fungsi manajemen atas kesepakatan yang dibangun," ungkap Kamhar.

Sementara itu, PKS tidak mempermasalahkan apakah cawapres Anies berasal dari kader partai politik atau tokoh nonpartai politik. Mereka mendukung sepenuhnya keputusan Anies dan siap mendukung siapa pun yang dipilihnya.

"Apa pun yang dipilih Mas Anies, kita akan dukung,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

"Selalu saya katakan Mas AHY punya peluang, tetapi kami PKS Kang Aher juga punya peluang. Tetapi belakangan, Mbak Yenny kah, Mbak Khofifah, atau Mbak Susi punya hak juga. Dan semua nanti Mas Anies yang memutuskan,”lanjutnya.

Dalam menentukan cawapres, Anies Baswedan perlu mempertimbangkan dengan bijak agar bisa mendapatkan calon yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemenangan, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan. Keputusan akhir akan menentukan arah koalisi dan langkah strategis jelang Pilpres 2024.