Tekanan AS terhadap Reposisi Selat Hormuz Saat Perang Usai dan Pengalihan Bahan Bakar Satuan Rumah Tangga ke CNG

Uwrite.id - Sudut Pandang Kandidat Doktor Kebijakan Publik: Ersana Shaviriani, M.Phil.

Badko Sulawesi Tenggara *

*Kendari - Selat Hormuz dan tabung gas melon LPG (3 kg) di dapur rumah tangga Indonesia tampak jauh. Tapi keduanya terhubung oleh satu benang: Keamanan Energi. Ketika AS menekan reposisi pengelolaan Hormuz pasca-perang, Indonesia sebagai importir energi terbesar harus membaca ulang strategi bahan bakar domestik, termasuk wacana konversi LPG ke CNG.

Sekitar 30-35% impor minyak dan 40% impor LPG Indonesia melintasi Selat Hormuz. Jika tarif asuransi kapal naik 10% karena risiko geopolitik, dampaknya langsung ke HET gas melon subsidi. Jadi yang sementara ini dunia membaca bahwa “perang usai”, namun jangan salah, sejatinya bukan berarti “risiko usai”.

Reposisi yang ditekan AS pasca-konflik artinya: mengurangi dominasi US Navy, mendorong koalisi regional GCC + negara konsumen Asia untuk berpartisipasi dalam patroli dan biaya. Bagi AS ini efisiensi anggaran. Bagi Indonesia ini berarti beban tanggung jawab baru.

Tekanan AS memiliki 2 tujuan. Pertama, fokus militer ke Indo-Pasifik untuk menahan China. Kedua, mengamankan pasokan energi tapi dengan biaya dibagi. Ini logika “burden sharing” yang wajar, tapi syaratnya: negara mitra harus mempunyai kapasitas.

Jika skema multilateral Hormuz tidak berjalan, maka premi asuransi, harga minyak, dan harga LPG akan volatile. APBN subsidi energi Indonesia sudah mencapai >Rp300 T/tahun (Bahlil, 2026). Guncangan kecil di Hormuz akan kian membuat defisit makin dalam.

Di titik ini muncul plan project Kementerian ESDM seputar pengalihan rumah tangga dari LPG ke CNG. Logikanya, CNG dari gas pipa domestik, lebih murah per MJ, cadangan gas Indonesia masih 45 TCF. Jika ini berhasil, maka ketergantungan pada LPG impor via Hormuz bisa ditekan.

Secara teknis, LPG berujud cair, tekanan rendah, distribusi tabung fleksibel, cocok untuk daerah tanpa pipa. Sedangkan CNG berujud gas, bertekanan 200-250 bar, membutuhkan jaringan pipa atau CNG virtual pipeline. Nilai kalor CNG lebih tinggi, tapi infrastruktur jauh lebih berat.

AS, Argentina, Pakistan sudah masif memakai CNG rumah tangga karena punya jaringan pipa luas. India menggunakan “PCNG” Piped Compressed Natural Gas di kota besar. Kuncinya bukan terletak pada teknologinya, namun kepadatan penduduk dan ketersediaan pipa. Jakarta-Bekasi-Tangerang-Surabaya-Sidoarjo dinilai paling masuk akal sebagai pilot.

Pelaksanaan konversi 1 kompor + regulator + meteran CNG serentak di awal September 2026 akan menghabiskan pengeluaran Rp4,5-6 juta per satu satuan rumah tangga. Apabila dipaksa tanpa subsidi, warga miskin akan terus menolak. Skema 'mencicil perangkat' melalui tagihan gas atau subsidi konversi seperti konversi minyak tanah ke LPG 2007 agaknya akan terulang kembali, namun dengan besar anggaran 16 kali lipat.

CNG saat dibakar emisi CO2-nya 25% lebih rendah dari LPG. Tapi, apabila metana/CH4  bocor dari pipa/joint akan membawa risiko yang tinggi. Jadi transisi ke CNG harus dibarengi dengan regulasi ketat kebocoran dan SDM teknisi tersertifikasi.

Andaikata CNG dipenuhi dari impor LNG, maka kita hanya “ganti ketergantungan”: dari LPG via Hormuz ke LNG melalui trans shipment di Selat Malaka/Lombok. Seharusnya, pemerintah harus mendorong solusi ideal, yakni memaksimalkan gas domestik seperti Tangguh, Masela, Jangkrik untuk CNG, bukan impor.

Kedaulatan bukan berarti 100% swasembada. Kedaulatan artinya punya opsi. Saat ini opsi Indonesia tipis: 70% LPG impor. Dengan mengembangkan CNG domestik + LPG non-subsidi + kompor induksi, maka kita punya 3 kaki. Kalau satu kaki patah karena Hormuz, dua kaki lain masih menopang.

Tekanan AS ke reposisi Hormuz bisa dibaca tulus untuk stabilitas global. Tapi bisa juga dibaca sebagai “cost externalization”. Negara seperti Indonesia dipaksa turut membayar keamanan jalur yang selama ini dinikmati gratis. Ini negosiasi, bukan perintah.

Indonesia memegang kartu: pasar energi besar, lokasi strategis Selat Malaka, dan cadangan gas. Dalam forum reposisi Hormuz, Indonesia bisa menawarkan: “Kami ikut jaga, asal ada transfer teknologi CNG, investasi pipa gas kota, dan jaminan pasokan LNG jangka panjang.”

Untuk Indonesia, semoga tidak terjadi “big bang” sebagaimana konversi minyak tanah.

Tahap 1: 2026-2030 fokus di 15 kota dengan jaringan gas kota. 

Tahap 2: 2031-2040 perluasan jaringan pipa ke kota tier-2 memakai CNG virtual pipeline. 

Tahap 3: 2040+ Evaluasi: apakah CNG bisa masuk daerah 3T ataukah LPG tetap dominan di sana.

Warga pesisir, pegunungan, dan pulau kecil tidak akan dapat pipa CNG 20 tahun ke depan. Maka LPG 3 kg subsidi harus tetap ada, tapi lebih tepat sasaran. Data P3KE dan digitalisasi penyaluran wajib dijalankan supaya subsidi tidak bocor.

PGN, Pertamina Gas, dan swasta harus berbagi risiko. Negara memberi kepastian regulasi + lahan. Swasta menawarkan investasi pipa + teknologi smart meter. Tanpa kepastian “rate of return”, investor CNG tidak akan masuk.

Konversi CNG akan mematikan industri tabung LPG 3 kg. Pemerintah harus menyiapkan program retraining untuk UMKM pengecer gas dan pabrik tabung. Jika tidak, transisi energi akan melahirkan pengangguran baru.

Hormuz stabil karena dikelola multilateral termasuk Indonesia. Rumah tangga perkotaan 40% menakai CNG dari gas domestik. Rumah tangga 3T tetap memakai LPG subsidi tepat sasaran. Subsidi energi turun, tapi akses energi naik. Itu win-win.

Reposisi Hormuz gagal, konflik sporadis muncul, harga LPG melesat. Sementara konversi CNG setengah jalan: pipa mangkrak, warga sudah menjual kompor LPG tapi CNG belum menyala. Krisis energi rumah tangga terjadi.

Jalan satu-satunya bagi RI adalah:

1. Turut serta secara aktif pada forum keamanan Hormuz, tapi tetap menghitung cost-benefit. 

2. Menjalankan pilot CNG kota besar dengan subsidi konversi terbatas. 

3. Menjaga LPG subsidi sebagai “ban serep” energi nasional. 

4. Mempercepat eksplorasi gas domestik Masela agar CNG tidak impor.

Tekanan AS mengingatkan kita: keamanan nasional dimulai dari selat terjauh, tapi dirasakan di kompor terdekat. Pengalihan LPG ke CNG bukan sekadar ganti bahan bakar. Ia ujian apakah Indonesia mampu mengubah tekanan eksternal menjadi momentum membangun ketahanan energi dari hulu ke hilir, dari Hormuz sampai ke kedai nasi gurih di Kendari. (*)