Target Ekonomi Prabowo 8%: Mitos atau Realita Pertumbuhan?

Uwrite.id - Jakarta - Dua hari menjelang 21 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto secara resmi memaparkan arah besar ekonomi nasional. Dalam Sidang Paripurna DPR untuk dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027, beliau menetapkan target pertumbuhan 5,8%–6,5% pada 2027 sebagai batu loncatan menuju 8% pada 2029. 

Angka 8% itu seketika menghidupkan kembali ingatan publik pada era Orde Baru. Selama 32 tahun, pemerintahan Soeharto memang satu-satunya periode di mana Indonesia sanggup tumbuh konsisten di kisaran 8%.

Lantas pertanyaannya: jika pada masa Soeharto pertumbuhan 8% bisa terjadi lima kali, mengapa mengulanginya hari ini jauh lebih menantang?

Membongkar Mitos di Balik Angka Gemilang

Sepanjang Orde Baru, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh di atas 8% sebanyak lima kali: 10,9% pada 1968, 9,9% pada 1980, 8,8% pada 1977, 8,2% pada 1995, dan 8,1% pada 1973.

Namun di balik deretan angka itu tersembunyi tiga kelemahan struktural yang baru terbongkar saat krisis 1998 meledak. Krisis itu sendiri dipicu tepat 28 tahun lalu, pada 21 Mei 1998, ketika Soeharto mengundurkan diri di Istana Merdeka di tengah ambruknya nilai rupiah dan tekanan demonstrasi mahasiswa.

Bom Waktu 1: Bank Indonesia Tidak Independen

Pada masa itu, BI difungsikan sebagai "mesin cetak" untuk menutup defisit APBN. Tanpa independensi, bank sentral kehilangan ruang manuver ketika diterpa guncangan moneter.

Akibatnya, inflasi melonjak hingga 80% dan sistem keuangan lumpuh total.

Kini tantangannya berbeda. Alih-alih merevisi UU Bank Sentral, pemerintah saat ini justru mengandalkan jalur komunikasi langsung.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan pentingnya koordinasi fiskal-moneter yang prudent dan berkelanjutan agar target tercapai. Namun independensi BI tetap menjadi prasyarat agar kebijakan tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek. 

Bom Waktu 2: Struktur Ekonomi Terpusat dan Tidak Merata

Ekonomi Orde Baru bertumpu pada negara dan segelintir konglomerat. Sekitar 70% aktivitas ekonomi dikendalikan pemerintah dan kelompok yang memiliki akses politik. Akibatnya, pertumbuhan tinggi tidak pernah menyebar luas.

Ia hanya berputar di sektor-sektor tertentu. Ketika krisis 1998 datang, tidak ada bantalan karena fondasi ekonominya tidak inklusif dan rapuh.

Berbeda dengan sekarang, strategi 2027–2029 justru menekankan pemerataan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ke 6,0%–6,5% dan pengangguran ke 4,3%–4,87% pada 2027. Fokusnya adalah investasi bernilai tambah tinggi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. 

Bom Waktu 3: Kepastian Hukum dan Institusi yang Lemah

Investasi asing enggan masuk karena kepastian hukum sering terasa tambal-sulaman. Birokrasi, penegakan hukum, hingga koordinasi antar-lembaga dianggap tidak sinkron. Wajar jika aliran modal ibarat "keran macet".

Pemerintah saat ini mencoba membalik narasi itu. Salah satu jalannya adalah memacu investasi hingga Rp3.414 triliun pada 2029, dengan total akumulasi Rp13.032 triliun selama 2025–2029. Sektor hilirisasi mineral, sawit, kehutanan, hingga baterai EV ditarget menjadi mesin baru. 

Membongkar 5 Puncak 8%: Dari Minyak, Tambang, hingga Industri

Lalu dari mana sebenarnya angka 8% era Soeharto itu berasal? Sumbernya berbeda di setiap puncaknya.

1. 1968 – 10,9%: Lahir dari titik nadir. Ekonomi baru pulih dari hiperinflasi 600% era Soekarno. Sektor pertambangan meledak 36,5% berkat masuknya investasi asing dan kontrak Freeport. Tambang menyumbang 24,2% PDB.

2. 1973 & 1980 – 8,1% dan 9,9%: Era "angin minyak". Harga minyak dunia melambung karena embargo OPEC dan Revolusi Iran. Sebagai anggota OPEC, Indonesia menikmati windfall besar. Industri pengolahan bahkan tumbuh rekor 22,17%.

3. 1977 – 8,8%: Awal industrialisasi Repelita II. Manufaktur tumbuh 13,7%. Pendapatan migas mulai dialihkan untuk membangun industri strategis.

4. 1995 – 8,2%: Puncaknya. Untuk pertama kali pertumbuhan tidak ditopang minyak. Mesin utamanya adalah industri pengolahan yang tumbuh 10,9% dan berkontribusi 21,9% ke PDB. Saat itu Indonesia dijuluki "Macan Asia". Dua tahun kemudian julukan itu runtuh bersama krisis.

Penutup: Mengapa 2029 Jauh Lebih Sulit

Karena itu, target 8% pada 2029 tidak bisa disetarakan dengan era Soeharto. Dulu ada tiga "penopang ajaib" yang kini sudah tidak ada:

1. Harga komoditas super tinggi akibat guncangan global,

2. Basis ekonomi yang sangat rendah sehingga pertumbuhan mudah meloncat,

3. Keterbukaan investasi asing pertama kali yang memberi efek kejut.

Kini persamaannya justru terbalik. Ekonomi harus tumbuh tinggi tanpa bergantung pada komoditas. BI harus benar-benar independen. Struktur ekonomi harus terdesentralisasi dan inklusif.

Pemerintah pun sudah menyiapkan jalurnya: sinkronisasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan, percepatan belanja negara, serta roadmap Bappenas untuk mencapai target 2029. 

Jika ketiga syarat itu tidak dipenuhi, maka "gemilang di atas kertas" 8% hanya akan mengulang kerentanan lama. Bedanya, kali ini kita tidak lagi punya ruang untuk jatuh sedalam 1998. (*)