Susi Pudjiastuti Minta Pemerintah Stop Impor Garam atau Beri Subsidi Untuk Petani Garam

Uwrite.id - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, telah lama dikenal sebagai sosok yang tidak ragu untuk berpihak pada rakyat. Kiprahnya sejak menjabat menteri sudah menjadi bukti nyata keberpihakan tersebut. Baru-baru ini, ia kembali menunjukkan tindakan konkret untuk mendukung rakyat Indonesia yang sedang menghadapi tantangan ekonomi akibat fluktuasi harga garam.

Mengenai beredarnya video petani garam di Rembang yang merasa terpukul oleh anjloknya harga garam, Susi Pudjiastuti memberikan respons yang tegas. Ia tidak hanya sekadar bersimpati, tetapi juga memberikan solusi konkret yang mampu mengatasi permasalahan ini. Dalam sebuah unggahan di akun Twitter pribadinya pada Kamis, 24 Agustus 2023, Susi mengusulkan pemerintah memberikan subsidi harga garam kepada petani garam.

"Pemerintah bisa bersedekah dengan subsidi harga garam petani garam, dengan insentif," tulis Susi, Kamis, (24/8/23).

Tidak hanya itu, Susi juga mendorong pilihan lain yang dapat mengurangi tekanan terhadap petani garam lokal. Salah satunya adalah pembatasan atau bahkan penghentian impor garam selama musim kemarau panjang. Dengan cuaca ekstrem dan kekeringan yang melanda sebagian wilayah Indonesia akibat fenomena El Nino, impor garam berlebihan dapat merusak harga garam lokal.

"Impor garam berlebihan pada saat kemarau panjang pasti akan menjatuhkan harga garam petani lokal. Juga hanya menambah untung para importir," paparnya.

Susi Pudjiastuti juga tidak ragu untuk mengingatkan tentang dampak buruk impor garam yang berlebihan. Ia mengutip bahwa harga garam petani pernah merosot drastis menjadi Rp 900 per kilogram akibat kebijakan impor yang tidak terkendali. Ia bahkan menyuguhkan data yang mengindikasikan bahwa impor garam sekitar 2,1 juta ton dapat mengakibatkan kerugian bagi para petani lokal.

Kritik pedas pun diutarakan Susi terhadap perubahan kebijakan terkait impor garam. Pada tahun 2018, peraturan yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengatur neraca garam dicabut. Ia menegaskan bahwa KKP seharusnya tetap memegang kendali atas impor garam sesuai dengan amanah Undang-undang Perikanan. Hal ini, menurut Susi, adalah langkah esensial untuk melindungi petani garam di Indonesia.

Dengan tegas, Susi Pudjiastuti mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata. Ia meminta agar impor garam konsumsi dibatasi atau dihentikan, serta mengintensifkan pengawasan terhadap impor garam industri. Dengan demikian, garam konsumsi yang ada di Indonesia akan lebih banyak berasal dari petani lokal.

"Bayangkan betapa sejahteranya petani garam kalau garamnya dari produksi mereka," kata Susi.

Keberpihakan Susi Pudjiastuti pada rakyat Indonesia tidak diragukan lagi. Tindakan dan sikapnya yang konsisten dalam mendukung kepentingan petani garam dan masyarakat menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang memahami serta berupaya menanggulangi permasalahan riil yang dihadapi oleh rakyat.