Suahasil Nazara di Kursi Menteri Keuangan: Teknokrat dengan Rekam Jejak Ekonomi Kerakyatan

Uwrite.id - Pergantian Menteri Keuangan selalu membawa pesan penting bagi dunia usaha, investor, dan masyarakat. Menteri Keuangan bukan hanya penjaga kas negara, tetapi juga salah satu aktor utama yang menentukan bagaimana APBN digunakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan, sekaligus melindungi masyarakat rentan.

Kini tongkat estafet Kementerian Keuangan berpindah dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Pergantian ini menarik karena keduanya mempunyai latar belakang ekonomi dan pengalaman kebijakan yang kuat, tetapi karakter rekam jejaknya berbeda.

Purbaya dikenal dengan pengalaman di sektor makroekonomi, keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Sementara Suahasil datang dari jalur akademisi dan teknokrat fiskal yang selama bertahun-tahun berada di dalam Kementerian Keuangan.

Suahasil bukan orang baru di lingkungan fiskal Indonesia. Ia telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 era Sri Mulyani dan sebelumnya merupakan akademisi ekonomi. Reuters mencatat pengalaman panjangnya sebagai teknokrat dan mantan Wakil Menteri Keuangan menjadi salah satu alasan analis melihat pengangkatannya sebagai langkah yang berpotensi menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Bukan Sekedar Ekonom, Tetapi Ekonom Kebijakan Publik

Salah satu hal yang membuat profil Suahasil menarik adalah fokusnya pada ekonomi publik.

Ekonomi publik tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan angka PDB atau stabilitas pasar keuangan. Bidang ini juga menyangkut bagaimana negara mengumpulkan penerimaan, mengalokasikan anggaran, menyediakan layanan publik, serta menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut sangat penting.

Pertumbuhan ekonomi harus menghasilkan manfaat yang lebih luas. APBN tidak cukup hanya sehat di atas kertas. Belanja negara juga harus bisa dirasakan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli.

Pemikiran semacam ini tercermin dalam pernyataan Suahasil ketika masih menjadi Wakil Menteri Keuangan. Ia menjelaskan bahwa APBN dan belanja negara memiliki kontribusi terhadap penurunan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, pengangguran dan kesenjangan. Ia juga menekankan pentingnya belanja kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang manfaatnya diterima langsung masyarakat.

Dengan demikian, ada sisi lain dari sosok Suahasil yang penting diperhatikan: APBN baginya bukan semata-mata angka, tetapi instrumen untuk menghasilkan manfaat sosial.

Rekam Jejak yang Bersentuhan dengan Kemiskinan dan Ketimpangan

Jauh sebelum menduduki kursi Menteri Keuangan, Suahasil sudah lama bersentuhan dengan isu kemiskinan, ketimpangan dan kebijakan pembangunan.

Ketika berada di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, isu kesenjangan pendapatan dan dampak sosial dari ketimpangan menjadi bagian dari pembahasan kebijakan yang ia tekuni. Kementerian Keuangan pada periode tersebut menyoroti bahwa meskipun kemiskinan Indonesia menurun seiring pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan tetap menjadi persoalan yang harus ditangani.

Pendekatan tersebut relevan dengan tantangan Indonesia saat ini.

Sebab persoalan ekonomi bukan hanya bagaimana membuat ekonomi tumbuh, tetapi juga bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut tidak semakin memperlebar jarak antara kelompok masyarakat yang memiliki akses ekonomi besar dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, pengalaman Suahasil di bidang ekonomi publik dan kebijakan fiskal menjadi modal penting ketika pemerintah harus menentukan prioritas belanja negara.

PKH: APBN yang Bersentuhan Langsung dengan Rakyat

Salah satu contoh paling nyata adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH merupakan bagian dari instrumen perlindungan sosial yang menyentuh langsung keluarga miskin dan rentan.

Menariknya, Suahasil bukan sekedar pejabat yang kemudian berbicara mengenai bantuan sosial. Namanya juga tercatat dalam kajian mengenai PKH sebagai program bantuan tunai bersyarat di Indonesia.

Artinya, isu perlindungan sosial dan bagaimana kebijakan fiskal digunakan untuk membantu masyarakat miskin bukanlah sesuatu yang sama sekali baru dalam perjalanan intelektual Suahasil.

Ketika menjadi Wakil Menteri Keuangan, ia juga menjelaskan bahwa belanja bantuan sosial melalui PKH, Kartu Sembako, PIP dan PBI JKN merupakan bagian dari belanja negara yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan.

Di sinilah perbedaan pendekatan menjadi menarik.

Seorang Menteri Keuangan harus mampu menjaga disiplin fiskal, tetapi pada saat yang sama tidak boleh kehilangan perspektif bahwa APBN pada akhirnya digunakan untuk masyarakat.

Anggaran negara harus sehat, tetapi manfaatnya juga harus terasa.

Menjaga APBN Sekaligus Melindungi Masyarakat

Tantangan Suahasil sekarang tentu tidak ringan.

Ia harus menjaga kredibilitas fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah. Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan perlindungan dari tekanan harga, lapangan kerja yang terbatas dan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam pernyataan setelah dilantik, Suahasil menegaskan komitmennya menjaga kredibilitas APBN dan mempertahankan defisit di bawah batas 3 persen PDB.

Ini penting karena kebijakan sosial yang kuat membutuhkan fondasi fiskal yang sehat.

Tidak mungkin pemerintah terus memperbesar perlindungan sosial tanpa memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Sebaliknya, disiplin fiskal yang terlalu kaku juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.

Di sinilah pengalaman Suahasil di bidang ekonomi publik menjadi relevan: mencari titik keseimbangan antara pertumbuhan, disiplin fiskal, pemerataan dan perlindungan sosial.

Mengapa Pasar Bisa Melihat Nazara sebagai Figur yang Menenangkan?

Bagi investor, pergantian Menteri Keuangan bukan hanya persoalan siapa yang menduduki jabatan.

Pasar akan memperhatikan apakah kebijakan fiskal dapat diprediksi, apakah komunikasi pemerintah konsisten, dan apakah pengelolaan APBN dapat dipercaya.

Dalam konteks tersebut, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal tersendiri.

Reuters melaporkan sejumlah analis menilai latar belakang teknokratis dan pengalaman Suahasil selama bertahun-tahun di Kementerian Keuangan dapat membantu menghadirkan kebijakan yang lebih stabil dan predictable.

Karena itu, keyakinan bahwa investor dapat lebih percaya kepada Suahasil memiliki dasar yang dapat diperdebatkan secara rasional, terutama karena ia merupakan figur yang sudah dikenal oleh birokrasi fiskal maupun pelaku pasar.

Namun, kepercayaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui kinerja.

Pasar pada akhirnya akan melihat angka defisit, penerimaan negara, kualitas belanja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas rupiah, kebijakan utang dan konsistensi komunikasi pemerintah.

Dari APBN untuk Pasar hingga APBN untuk Rakyat

Inilah yang membuat pergantian Purbaya kepada Suahasil menarik untuk diamati.

Purbaya memiliki kekuatan pengalaman di sektor makroekonomi dan keuangan.

Suahasil membawa pengalaman panjang sebagai akademisi ekonomi publik dan teknokrat fiskal di dalam Kementerian Keuangan.

Dengan latar tersebut, masyarakat tentu berharap Suahasil mampu menjaga dua sisi sekaligus.

Investor membutuhkan kepastian.

Pemerintah membutuhkan APBN yang sehat.

Masyarakat membutuhkan perlindungan.

Dan kelompok miskin serta rentan membutuhkan kebijakan yang benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Jika pengalaman Suahasil di bidang ekonomi publik, kebijakan fiskal, kemiskinan, ketimpangan dan perlindungan sosial dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata, maka posisi Menteri Keuangan bukan hanya menjadi penjaga neraca negara.

Ia juga dapat menjadi salah satu penggerak agar APBN semakin terasa manfaatnya bagi rakyat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Suahasil bukan hanya bagaimana pasar merespons pergantian menteri, tetapi juga bagaimana kebijakan fiskalnya mampu menjaga kepercayaan investor sekaligus memperluas manfaat pembangunan kepada masyarakat yang selama ini berada di lapisan bawah.

APBN harus kredibel di mata pasar, tetapi juga harus terasa manfaatnya di tangan rakyat.