Sisi Gelap Hilirisasi Nikel: Antara Kemakmuran dan Korupsi

Uwrite.id - Kendari - Kata "hilirisasi" digaungkan sebagai mantra baru pembangunan. Smelter dibangun, lapangan kerja dibuka, dan ekspor nikel olahan diklaim sebagai bukti Indonesia naik kelas. Di atas panggung, hilirisasi dipuji sebagai jalan keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah.

Namun di balik gemerlap jargon itu, ada sisi kelam yang jarang disorot. Di lapangan, proyek hilirisasi nikel justru melahirkan sederet persoalan: izin bermasalah, kerusakan lingkungan, hingga dugaan korupsi berjamaah. Ketika nilai komoditas melambung dan pengawasan tertinggal, maka "kemakmuran" yang dijanjikan berubah menjadi celah bagi praktik-praktik kotor.

Dari pesisir Sulawesi hingga Halmahera, sorot lampu tambang nikel menyala 24 jam. Di balik klaim "hilirisasi untuk kemakmuran" dan proyek strategis nasional, sektor nikel justru berulang kali muncul dalam catatan aparat penegak hukum. Izin bodong, manipulasi volume ekspor, hingga dugaan penyelundupan komoditas terjadi di kawasan yang sama.

Pertanyaannya: mengapa tambang nikel begitu rentan dikorupsi?

§ Nilai Ekonomi yang Sangat Besar dan Cepat  
Boom kendaraan listrik global membuat permintaan nikel melonjak sejak 2020. Harga yang tinggi dan permintaan jangka panjang membuat satu izin tambang bisa bernilai triliunan rupiah.

Dalam ekonomi sebesar itu, godaan untuk "memotong jalur" sangat besar. Mulai dari mempercepat izin, menekan biaya produksi, sampai menghindari pajak ekspor. Kerugian negara pun bukan lagi jutaan, tapi bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan dalam satu kasus.

§ Rantai Izin yang Panjang dan Tumpang Tindih  
Tambang nikel harus mengantongi izin dari pusat, provinsi, hingga kabupaten. Ada IUP, persetujuan lingkungan, RKAB, persetujuan penggunaan kawasan hutan, hingga persetujuan ekspor.

Panjangnya rantai birokrasi ini menciptakan banyak titik temu antara pengusaha dan penyelenggara negara. Di setiap titik itu ada ruang diskresi. Ketika pengawasan lemah, diskresi berubah menjadi celah pungli dan jual-beli kewenangan.

Kasus-kasus di lapangan juga menunjukkan praktik "pinjam bendera". Perusahaan kecil yang tidak memenuhi syarat teknis memakai nama perusahaan besar, atau sebaliknya. Tumpang tindih peta konsesi dengan kawasan hutan dan pemukiman memperparah situasi.

§ Pengawasan di Lapangan Sulit dan Mahal  
Wilayah konsesi nikel berada di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil. Medan berat, akses terbatas, dan jarak ke ibu kota provinsi jauh.

Mengawasi muat kapal di jeti pribadi, mengukur volume ore yang keluar, atau mencocokkan data produksi dengan RKAB butuh personel, alat, dan biaya besar. Keterbatasan inilah yang sering dimanfaatkan.

Modus yang muncul beragam: laporan produksi lebih kecil dari realisasi, pencampuran ore kadar rendah dengan kadar tinggi, hingga menyamarkan nikel sebagai material lain agar lolos pajak.

§ Tekanan Waktu dan Target Investasi  
Pemerintah menargetkan hilirisasi berjalan cepat. Smelter harus dibangun, ekspor produk turunan harus naik, lapangan kerja harus tercipta.

Di bawah tekanan target, proses perizinan dan pengawasan kadang dipersingkat. Bagi sebagian pelaku, ini dibaca sebagai sinyal bahwa "aturan bisa dinego". Akibatnya standar lingkungan dan tata kelola dikesampingkan demi kecepatan.

§ Integrasi Vertikal yang Menutup Rantai Audit  
Banyak perusahaan nikel saat ini terintegrasi dari tambang sampai smelter, bahkan sampai baterai. Satu grup bisa menguasai IUP, pelabuhan khusus, jeti, smelter, dan jalur ekspor.

Integrasi memang efisien, tapi juga menutup rantai audit eksternal. Ketika produksi, logistik, dan penjualan ada di tangan grup yang sama, akan sulit bagi pihak ketiga memverifikasi data secara independen. Inilah yang membuat praktik mark-up, under-reporting, dan transfer pricing lebih mudah terjadi.

§ Lemahnya Data Tunggal dan Sinkronisasi Antar Lembaga  
Kementerian ESDM punya data RKAB. KLHK punya data lingkungan. Bea Cukai punya data ekspor. BPK punya data PNBP. Di daerah ada Pemda yang mengeluarkan rekomendasi.

Jika data antar lembaga tidak sinkron secara real-time, maka selisih bisa dimanfaatkan. Contoh klasik: volume yang dilaporkan ke satu lembaga berbeda dengan yang dilaporkan ke lembaga lain. Tanpa sistem terintegrasi, perbedaan itu baru ketahuan setelah kerugian terjadi.

§ Keterlibatan Aktor Lokal dan Jaringan Patronase  
Tambang nikel tidak berdiri sendiri. Ia butuh dukungan politik lokal, keamanan, logistik, hingga tenaga kerja. Hubungan antara perusahaan, elit lokal, dan aparat menciptakan jaringan patronase.

Dalam jaringan itu, pelanggaran kecil bisa "diamankan" dan pelanggaran besar bisa "diatur". Masyarakat sipil yang kritis sering dianggap menghambat investasi. Akibatnya kontrol sosial melemah.

§ Dampak Lingkungan yang Dikonversi Menjadi Biaya  
Korupsi di sektor nikel tidak hanya soal uang. Pembukaan lahan tanpa izin, pembuangan tailing, hingga kerusakan pesisir adalah bentuk korupsi terhadap sumber daya publik.

Biaya pemulihan lingkungan kemudian dibebankan ke negara atau masyarakat. Padahal seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Ketika pengawasan lingkungan lemah, perusahaan terdorong memilih opsi paling murah: melanggar.

§ Apa yang Bisa Memutus Mata Rantai?  
Pakar tata kelola sumber daya alam menyebut ada 3 pilar yang harus diperkuat:

Pertama, transparansi data. Satu sistem data pertambangan nasional yang terintegrasi dan bisa diakses publik. Mulai dari peta konsesi, RKAB, realisasi produksi, hingga ekspor. Dengan begitu masyarakat sipil, media, dan auditor bisa ikut mengawasi.

Kedua, penegakan hukum yang konsisten. Tidak hanya menindak di hilir saat ekspor ilegal ketahuan, tapi juga menyasar di hulu: penerbitan izin, suap, dan pemalsuan dokumen. Efek jera hanya muncul jika pelaku besar juga diproses.

Ketiga, penguatan pengawasan independen. Melibatkan universitas, LSM, dan masyarakat adat dalam monitoring. Memberi ruang bagi whistleblower di internal perusahaan. Serta menambah personel dan teknologi pengawasan di pelabuhan dan jeti.

§ Catatan Penutup  
Nikel bukan sektor yang "jahat" dengan sendirinya. Ia adalah sumber daya strategis yang bisa mengangkat ekonomi daerah jika dikelola benar.

Tapi karakteristiknya: nilai besar, rantai panjang, lokasi terpencil, dan pengawasan sulit, membuatnya menjadi magnet korupsi.

Jika negara tidak segera mengetatkan pengawasan, menutup celah regulasi, dan membuka data, maka setiap kenaikan harga nikel dunia akan selalu diikuti kenaikan kasus korupsi di dalamnya.

Dan yang membayar mahal bukan hanya negara, tapi juga lingkungan dan generasi yang hidup di sekitar tambang. (*)