Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Mengungkap Ada Permintaan Dukungan untuk Presiden 3 Periode

Uwrite.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, secara terbuka mengakui bahwa partainya sempat menerima permintaan untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga tiga periode. Permintaan ini diduga datang dari sejumlah pihak yang dianggap sebagai utusan dari Presiden Jokowi.

Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa permintaan tersebut disebut sebagai permintaan dari "Pak Lurah," tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan "Pak Lurah." Ia juga menyinggung manuver salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki data besar mengenai keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Dalam pernyataannya, Hasto menjelaskan bahwa menteri tersebut mengklaim bahwa sikap sejumlah anggota kabinet yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden telah mendapat persetujuan dari "Pak Lurah." Termasuk dalam sikap tersebut juga sejumlah ketua umum partai politik.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," ucap Hasto dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (27/10/23).

Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya, PDIP, telah dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Hasto berani bersumpah atas nama Tuhan dan rakyat Indonesia terkait pengalaman partainya diminta untuk mendukung wacana tersebut, dan ia siap bertanggung jawab secara politik dan hukum.

Menurut Hasto, PDIP bersama rakyat Indonesia memilih untuk tetap tegak lurus pada prinsip konstitusi.

"Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang maha kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada," kata Hasto.

"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," lanjutnya.

Sebelumnya, Adian Napitupulu, seorang politikus PDIP menyebutkan bahwa ketegangan antara Presiden Jokowi dan PDIP dimulai karena penolakan partai terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian dalam keterangannya, Rabu (25/10/23).

"Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," lanjutnya.