Sejalan dengan Yassierly, Isradi Ketua Umum P2K3N: Perlunya Optimalisasi SDM dalam Penegakan SMK3

Uwrite.id - Balikpapan - Ketua Umum P2K3N, Isradi Zainal menyatakan persetujuannya dengan Prof Yassierly pada bagaimana melaksanakan peningkatan SDM di bidang K3. Juga ia mengutarakan pendaoat pribadinya mengenai tidak perlunya merevisi undang-undang yang terkait Keselamatan Kerja. Dirinya juga berpesan kepada setiap pihak yang tengah mempelajari K3, agar kompeten.

Saat bertemu Menaker Yassierly di bulan K3 di Batang, Jawa Tengah.

"Jadi, yang saya mau sampaikan ini kaitannya juga dengan tema bulan ketiga kita tahun ini yang disampaikan oleh Prof. Menteri (Yassierly, red.) terkait pengoptimalan SDM dalam langkah SMK3," demikian uraian Isradi dalam video penjelasan di channel YouTube beliau, yang merupakan hasil rekaman Webinar Nasional via Zoom, baru-baru ini. Webinar ini bertajuk Optimalisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan Kerja.

"Apa yang saya mau sampaikan, bahwa saya sependapat dengan Prof. Menteri atau Pak Menteri terkait faktor itu. Jadi, memang SDM ini memegang peranan penting dalam suksesnya SMK3," runut tokoh K3 nasional ini..

"Kenapa? Tanpa kompetensi dari SDM di perusahaan yang meraih SMK3, itu tidak mungkin bisa terlaksana. Dia kompeten, tapi tidak melalui drill dan exercise, dia akan kebingungan pada saat ada kecelakaan kerja kalau dia tidak terlatih."

"Ini yang biasanya disebut dengan drill dan exercise. SDM juga yang wajib mendampingi semua peralatan dalam artian sebagai apakah teknisi baik mekanikal, elektrikal, maupun operator," sambung dia.

"Kalau dia tidak menguasai atau tidak menjaga peralatan itu, bisa kecelakaan kerja juga. Jadi, kemudian yang terakhir, kalau SDM ini tidak membiasakan budaya K3 juga, maka SMK3 bisa gagal."

"Jadi, di tahun ini, di kebetulan hari ini 12 Februari 2025 yang merupakan penutupan bulan K3. Kita sempat dapat dengan Mas Menteri. Untuk itu, kepada adik-adik mahasiswa, ketika belajar K3, pastikan itu Anda kompeten," selorohnya.

Soal UU No. 1 Tahun 1970

Dalam kesempatan ini Isradi juga sedikit men-sharing salah satu yang biasanya dibahas, yakni mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun '70, yang mana salah satu kelemahannya adalah dendanya Rp100.000,-.

Nah, pada kesempatan ini Isradi juga ingin menyampaikan bahwa terkait etika dan keselamatan, apa itu keselamatan kerja maupun keselamatan peralatan, bukan satu-satunya undang-undang.

"UU Nomor 1 tahun 1970 yang bicara terkait safety, tapi ada undang-undang di Kementerian PUPR, ada undang-undang di Kementerian ESDM, ada undang-undang di Kementerian Perhubungan atau Maritim, dan lain sebagainya," ungkap Sekjen Forum Rektor PII ini.

Ilustrasi Aturan Keselamatan Kerja dan Sanksi SMK3.

"Bahkan di Persatuan Insinyur Indonesia ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 yang memungkinkan denda antara 250 juta sampai 1 miliar nah," ujar beliau lagi.

"Apa yang tidak terlalu, ini ‘kan kadang-kadang ada yang bilang di Undang-undang Nomor 1 Tahun ’70 itu tidak lengkap, nah begini sebenarnya, kalau undang-undang itu tidak harus lengkap, dia harus pokok-pokok pikiran saja, tapi bisa," ungkap Rektor Uniba itu..

Pada Peraturan Pemerintah contohnya PP No. 50 Tahun 2012 disebut bahwa perusahaan yang risiko tinggi atau punya karyawan 100 orang itu wajib melaksanakan SMK 3.

"Jika tidak ada di Peraturan Pemerintah ya harus ada di Peraturan Menteri, contoh lain di peraturan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 itu juga di Peraturan Pemerintah," ulas Isradi.

Keterangan foto : Saat bertemu Prof Yassierly di ruang kerja menteri

"Yang terkait dengan migas juga ada, dijelaskan terkait aspek keselamatan, kemudian ada kalau tidak lengkap di peraturan pemerintah, bisa peraturan presiden kalau tidak lengkap di peraturan presiden bisa di peraturan menteri. Isradi juga memberi contoh, di berbagai sektor lain, juga ada seperti itu," ungkapnya membandingkan dengan hal konkrit. (*)