Ryaas Rasyid: Arah Reformasi Telah Dikesampingkan pada Kepemimpinan di Tingkat Tertinggi Indonesia

Uwrite.id - Jakarta - Prof. Ryaas Rasyid menyatakan bahwa kepemimpinan di tingkat tertinggi di Indonesia telah kehilangan arah dalam menjalankan amanat reformasi. Hal ini tersiar pada podcast beliau yang ditonton puluhan ribu audience pada channel Akbar Faizal Uncensored. Dirinya mengamati lebih dalam, betapa reformasi yang seharusnya memperbaiki sistem politik dan pemerintahan justru tidak meninggalkan dampak signifikan.

Menurut Ryaas, berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin saat ini gagal mengatasi masalah utama seperti korupsi, tata kelola yang buruk, dan rendahnya etika dalam pemerintahan. Ryaas menegaskan bahwa keberhasilan sebuah negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sangat bergantung pada kualitas kepemimpinannya.

Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa “perbaikan manajemen, kinerja, dan tata laksana tidak mungkin terjadi tanpa adanya pemimpin yang kuat, kompeten, dan berintegritas.” Pandangan kritis ini menyoroti permasalahan mendasar di tubuh pemerintahan Indonesia, yang menurutnya sudah mengalami krisis kepemimpinan.

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mantan Dirjen Otonomi Daerah itu membeberkan kritik tajam terhadap situasi pemerintahan Indonesia saat ini. Menurut beliau, kerusakan yang meluas di sektor politik dan pemerintahan tidak terlepas dari lemahnya kepemimpinan, yang gagal memegang kendali reformasi yang sudah berjalan.

Ryaas juga mengecam buruknya penegakan hukum yang melibatkan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menurutnya gagal menjalankan peran mereka sebagai penegak keadilan. Dalam sengketa pemilu, misalnya, Ryaas mengkritik MK yang dianggap selalu mendukung keputusan KPU tanpa ada evaluasi kritis. Hal ini, menurutnya, menunjukkan betapa lemahnya lembaga peradilan dalam menegakkan kebenaran di Indonesia.

Menurut Ryaas, salah satu tanda nyata dari kelemahan kepemimpinan adalah ketidakmampuan untuk mendorong perubahan signifikan di sektor-sektor kunci. Banyak kebijakan yang dinilai tidak konsisten dan hanya berorientasi jangka pendek, tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Misalnya, kebijakan ekonomi dan hukum yang berubah-ubah dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah tidak memiliki strategi yang jelas.

Dalam diskusinya, Ryaas juga mengkritik bagaimana kepemimpinan kolektif, yang semestinya menjadi kekuatan pemerintahan, justru lemah. Ia menjelaskan bahwa pemerintahan bukanlah tindakan individual, melainkan tindakan kolektif yang membutuhkan kontribusi dari banyak pihak, termasuk para pemimpin yang memiliki visi, integritas, dan konsistensi. "Kami tidak hanya membutuhkan satu pemimpin yang kuat, tetapi banyak pemimpin yang bisa berkolaborasi untuk memperbaiki negara," ungkap Ryaas.

Kegagalan dalam Menegakkan Etika dan Konstitusi

Selain mengkritik lemahnya kepemimpinan, Ryaas Rasyid juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam menegakkan etika dan konstitusi. Menurutnya, banyak kebijakan yang diambil pemerintah saat ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan cenderung membingungkan masyarakat.

Ia mencontohkan bagaimana pemerintah seringkali mengabaikan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan justru terjebak dalam permainan politik praktis yang merugikan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini telah kehilangan arah dan tujuan yang sebenarnya.

Pelanggaran etika juga menjadi perhatian utama Ryaas, di mana ia menyatakan bahwa pemerintah telah kehilangan integritas dalam menjalankan amanah rakyat. Ia berpendapat bahwa salah satu dosa terbesar dari pemerintahan saat ini adalah pengabaian terhadap etika politik.

Pengabaian etika politik ini menyebabkan penunjukan pejabat tidak lagi berdasarkan kompetensi, melainkan transaksional. Hal ini semakin memperburuk kondisi politik di Indonesia, di mana banyak jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten dan tidak memiliki rekam jejak yang baik.

Menurut Ryaas, kondisi ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan besar-besaran dalam sistem pemerintahan dan kepemimpinan.

Ryaas Rasyid menyimpulkan bahwa solusi untuk memperbaiki kerusakan politik dan pemerintahan di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan melalui perbaikan teknis atau kebijakan jangka pendek. Diperlukan reformasi besar-besaran dalam kepemimpinan yang tidak hanya menekankan kompetensi, tetapi juga integritas dan etika dalam menjalankan pemerintahan.

Penyelesaian problematika mendasar yang ada saat ini, bagi Ryaas, sangat bergantung pada keseriusan pemimpin mendatang. Apabila tidak, ia memperingatkan bahwa kondisi kerusakan ini akan terus memburuk dan semakin sulit untuk diatasi.

Oleh karena itu, Ryaas berharap bahwa pemimpin mendatang akan memiliki visi dan komitmen yang kuat untuk memperbaiki kondisi politik dan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi rakyatnya. (*)