Rustam Ungkit KM 50 dan Kanjuruhan, Kritik Jokowi, Projo Tanggapi, Minta Publik Bijak Menilai

Uwrite.id - Jakarta - Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo mengenai larangan penggunaan kekuasaan untuk menekan lawan politik mendapat tanggapan dari Aktivis ’98 Rustam Effendi. Rustam menyampaikan keberatan melalui keterangan tertulis pada Jumat (11/09).

Menurut Rustam, selama masa kepemimpinan 2014-2024 terdapat sejumlah peristiwa yang menimbulkan korban jiwa dan pembatasan terhadap aktivitas aktivis. Ia menyebut beberapa di antaranya kasus KM 50, Tragedi Kanjuruhan, serta pelaksanaan proyek kereta cepat dan mobil Esemka yang menjadi sorotan publik.

"Pernyataan itu seolah menunjukkan pemerintahan berjalan baik. Padahal selama masa kepemimpinan beliau, terjadi sejumlah peristiwa yang menelan korban jiwa," ujar Rustam.

Rustam merinci sejumlah peristiwa yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi. Ia menyebut kasus penembakan 6 laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, kerusuhan pascapilpres di depan kantor Bawaslu, Tragedi Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan Malang, hingga kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS.

"KM 50, Bawaslu, Kanjuruhan, KPPS, ribuan yang meninggal. Tapi dengan seolah-olah dia orang bersih, orang baik, berani ngomong begitu," kata Rustam.

Ia juga menyoroti penangkapan sejumlah aktivis pro-demokrasi dan tokoh nasional selama periode tersebut. "Semenjak pemerintahan Jokowi, kita mencatat ada sejumlah korban jiwa. Dan juga banyak aktivis yang ditangkap. Termasuk keluarga Bung Karno juga pernah ditangkap," ujarnya.

Selain isu hak asasi, Rustam menyinggung sejumlah proyek strategis nasional dan janji kampanye. Ia menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serta mobil Esemka.

"Janji-janji apa yang belum disampaikan oleh Jokowi? Kereta cepat, Esemka, itu juga menjadi sorotan publik," ucap Rustam.

Di akhir keterangannya, Rustam menyatakan para aktivis di tingkat nasional dan daerah sepakat untuk menolak kelanjutan pengaruh politik keluarga mantan presiden.

"Makanya kami aktivis, nasional maupun daerah, berupaya sepakat untuk tidak melanjutkan dinasti politik Jokowi," pungkasnya.  

Ring 1 Presiden ke-7 Berpendapat Lain

Sekretaris Jenderal Relawan Projo Freddy Alex Damanik menanggapi kritik tersebut. Ia menilai pernyataan Jokowi merupakan imbauan umum agar kekuasaan digunakan secara bijak.

"Pak Jokowi hanya mengingatkan bahwa kekuasaan itu amanah. Jangan dipakai untuk kepentingan pribadi atau menekan pihak lain. Itu pesan moral untuk semua pemimpin," kata Damanik saat dikonfirmasi terpisah, Jumat (11/09).

Senada, petinggi PSI yang juga mantan Juru Bicara Presiden, Dedek Prayudi, menyebut tudingan yang dilontarkan Rustam tidak berdasar. Dedek meminta publik melihat data dan fakta selama 10 tahun pemerintahan Jokowi.

"Selama 10 tahun, demokrasi tetap berjalan. Ada Pilpres, Pileg, Pilkada langsung. Kritik juga tetap hidup. Kalau dibilang menekan, faktanya ruang demokrasi justru semakin terbuka," ujar Dedek.

Dedek menambahkan, proyek kereta cepat merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang yang telah melalui kajian. "Itu bukan pembohongan, tapi kerja nyata yang hasilnya bisa dilihat publik," katanya. (*)