Rudi Hafishah, Dosen Ilmu Politik: Antara Anggaran IKN dan Anggaran Makan Siang, Keduanya Telah Diplot Sendiri-Sendiri

Uwrite.id - Bandung - Dalam beberapa hari belakangan, ramai dibicarakan tentang pentingnya program pemberian makan siang gratis dibandingkan dengan program pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Diskusi ini memunculkan beragam pandangan dari berbagai kalangan, termasuk dari Rudi Hafishah, seorang pengamat politik dari Universitas Kertanegara, Jakarta.

Rudi menyebutkan bahwa Prabowo Subianto, dengan ia terpilih sebagai presiden, maka program pembangunan IKN. tetap akan dilanjutkan.  "Pemindahan ibu kota ke IKN tetap akan menjadi fokus utama pemerintahan selanjutnya," ujar Rudi. Bagi Rudi, pemindahan ibu kota ini memiliki tujuan mulia, terutama ketika melihat daya dukung ekologis Jakarta yang sudah sangat lemah.

Namun, sorotan tidak hanya tertuju pada IKN. Program pemberian makan siang gratis juga menjadi perbincangan hangat. Mengapa demikian? Program ini disebut-sebut menyita lebih dari 4 triliun anggaran per tahun dari APBN. Angka yang fantastis ini tentu menimbulkan pertanyaan: apakah program ini lebih penting daripada IKN?

Rudi menjelaskan bahwa baik program makan siang gratis maupun pemindahan ibu kota RI, keduanya sama-sama urgent. "Masing-masing memiliki track pembiayaan tersendiri yang telah diplot sumbernya," ujar Rudi dengan tegas. Artinya, anggaran untuk kedua program ini tidak saling mengganggu atau tumpang tindih.

Menilik lebih dalam, berapa besar anggaran untuk masing-masing program ini? Untuk program makan siang gratis, pemerintah mengalokasikan lebih dari 4 triliun rupiah per tahun. Ini adalah angka yang besar, namun sangat penting untuk mendukung gizi dan kesehatan para pelajar.

Di sisi lain, anggaran pemindahan ibu kota yang mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya juga tidak kalah besar. Diperlukan ratusan triliun rupiah yang akan dialokasikan secara bertahap hingga tahun 2045. Terlepas dari besar kecilnya anggaran, Rudi menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang matang.

"Untuk mematangkan proyek makan siang gratis tersebut, tentu dibutuhkan perencanaan sumber anggaran yang harus terukur dan konsisten mengikuti alur pengeluaran anggaran negara. Besaran budget yang dikeluarkan harus teraudit, dan tidak menghabiskan anggaran murni dari APBN," jelas Rudi. Dengan demikian, program-program lain yang sudah direncanakan sejak pemerintahan sebelum Prabowo ini tetap bisa berjalan dengan lancar.

Pada akhirnya, perdebatan ini mengingatkan kita akan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak dan terarah. Kedua program ini memiliki peran vital dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing di masa depan. Mari kita dukung bersama dengan kebijakan yang tepat dan perencanaan yang matang. (*)