Resmi! Desil 8, 9, 10 di Jawa Tengah Bakalan Tak Lagi Dapat MBG, Gerindra: Fokus ke Keluarga Rentan

Uwrite.id - Semarang - Ada perubahan besar dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis MBG di Jawa Tengah.

Mulai periode ini, rumah tangga yang masuk desil 8 sampai desil 10 dipastikan tidak lagi memperoleh MBG.

Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai bentuk penajaman program. Anggaran MBG tidak lagi dibagi rata ke semua lapisan masyarakat. Penyaluran kini diprioritaskan ke desil bawah agar bantuan lebih tepat sasaran dan dampaknya langsung dirasakan keluarga rentan.

Dengan keputusan ini, kelompok menengah atas di Jateng otomatis keluar dari daftar penerima program MBG 2026.

Alasan Pemerintah: MBG Harus Tepat Sasaran ke Keluarga Rentan

Pemerintah pusat menegaskan pengetatan penerima MBG dilakukan agar anggaran lebih efektif. Fokus utama sekarang adalah keluarga miskin dan rentan yang paling membutuhkan asupan gizi.

Langkah ini juga untuk mencegah kebocoran bantuan dan memastikan bahwa program makan bergizi gratis benar-benar mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah di Jawa Tengah. 

Atas kebijakan baru pemerintah pusat itu, Dwi Yasmanto, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa ia mendukung penuh upaya ini demi kepastian tepat sasaran program MBG ini.

Gerindra Jateng: MBG dan Koperasi Desa Merah Putih Penggerak Ekonomi Desa

Meski ada perubahan penerima, Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah tetap mendukung penuh dua program unggulan Presiden Prabowo: MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut Gerindra, kedua program ini saling melengkapi. MBG memenuhi kebutuhan gizi, sementara Kopdes Merah Putih membangun pusat ekonomi baru di desa.

Dwi Yasmanto mengimbuhkan, koperasi desa saat ini masih tahap persiapan dan ditargetkan terintegrasi dengan MBG.

"Kami melihat pembangunan koperasi desa sudah mulai. Memang belum banyak yang beroperasi. Harapan Pak Presiden Prabowo, perekonomian bergerak di tingkat bawah. Dengan dua program beliau, MBG dan Kopdes, supaya saling berdampingan dan saling bersinggungan sehingga perekonomian bergerak di bawah," kata Dwi.

Efek Berganda MBG: Rp60 Juta Beredar Lewat 1 SPPG

Dwi mencontohkan dampak ekonomi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.

"Contohnya MBG, satu dapur atau satu SPPG ada sekitar 30 relawan. Dengan insentif sekitar Rp2 juta, berarti ada sekitar Rp60 juta yang langsung beredar di masyarakat. Uang itu kemudian dibelanjakan di warung sekitar mereka tinggal. Ini yang diinginkan beliau supaya perekonomian di bawah bergerak," ujarnya.

Dengan skema ini, pengalokasian anggaran MBG ke Jawa Tengah tidak hanya tersalur untuk makanan. Dana itu berputar ke warung, UMKM, pedagang sayur, hingga ekonomi warga di sekitar SPPG.

Catatan Gerindra: Evaluasi Lokasi Koperasi Desa Merah Putih

Gerindra juga memberi catatan penting. Penentuan lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus dievaluasi agar tidak menimbulkan polemik.

"Kami Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah akan terus mendorong evaluasi terhadap penentuan lokasi koperasi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat serta mampu memberikan manfaat dengan lebih optimal bagi perekonomian desa," lanjut Dwi.

Kesimpulan: MBG 2026 Fokus ke Desil Bawah di Jawa Tengah

Intinya, kebijakan baru ini menegaskan bahwa MBG tidak lagi untuk desil 8, 9, dan 10. 
Pemerintah ingin memastikan anggaran jatuh ke kelompok paling membutuhkan.

Di sisi lain, integrasi MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, tidak hanya mengatasi stunting dan gizi buruk, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa di Jawa Tengah secara nyata. (*)