Rating Hotman Paris Kembali Naik, Pengunduran Diri sebagai Kuasa Hukum FA Bawa Berkah

Uwrite.id - Jakarta - Keputusan Hotman Paris Hutapea mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah (FA) pada pertengahan Juli 2026 menjadi salah satu manuver hukum dan komunikasi publik yang paling diperbincangkan. Langkah itu diambil di tengah penyidikan besar Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk PLTU PLN.

Sebagai pengacara publik dengan citra vokal dan kontroversial, Hotman Paris berada di persimpangan antara kepentingan klien dan menjaga kredibilitas kantor hukumnya. Keterlibatan FA dalam kasus yang menyeret nama besar dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap profesi advokat menempatkan Hotman pada posisi dilematis.

Dalam pernyataan resminya, Hotman menyatakan mundur untuk “menjaga marwah profesi dan menghindari spekulasi publik”. Ia menegaskan tidak ingin kantornya diseret ke dalam pusaran politik hukum yang dinilai bisa mengaburkan fokus pada substansi perkara. Pengumuman itu disampaikan secara terbuka melalui media dan kanal digital miliknya.

Survei cepat beberapa lembaga komunikasi menunjukkan sentimen positif terhadap Hotman meningkat 12-15 poin dalam dua minggu setelah pengunduran diri. Publik menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberanian mengambil jarak dari kasus yang berpotensi merusak reputasi. Narasi “profesionalisme di atas segalanya” menjadi dominan di ruang komentar.

Rating program Hotman Paris Show dan jumlah penayangan konten di kanal YouTube serta TikTok mengalami kenaikan signifikan. Episode yang membahas etika profesi advokat pasca-pengunduran diri menembus 8 juta views dalam 10 hari. Kenaikan ini menunjukkan bahwa publik merespons positif integritas yang ditunjukkan.

Dari perspektif manajemen krisis, pengunduran diri merupakan strategi disassociation. Dengan memutus hubungan formal dengan klien yang sedang dalam sorotan negatif, Hotman berhasil meminimalkan risiko reputational damage terhadap brand “Hotman Paris & Partners”. Langkah ini juga mencegah potensi konflik kepentingan di pengadilan.

Bagi klien korporasi, keputusan itu mengirim sinyal bahwa kantor Hotman memprioritaskan kepatuhan dan tata kelola. Sejumlah perusahaan BUMN dan swasta yang sebelumnya ragu menggunakan jasa firma hukum dengan eksposur tinggi, kini kembali membuka komunikasi. Hal ini berdampak pada peningkatan inquiry kasus perdata dan konsultasi kepatuhan.

Jika dibandingkan dengan pengacara lain yang tetap bertahan mendampingi klien dalam kasus korupsi besar, rating dan _trust index_ Hotman justru bergerak berlawanan arah. Data media monitoring menunjukkan penurunan mention negatif sebesar 23% dan peningkatan mention netral-positif sebesar 31%.

Kode Etik Advokat Indonesia memberi ruang bagi pengacara untuk mundur dengan alasan yang patut. Hotman menggunakan pasal tersebut secara tepat, sehingga tidak melanggar kewajiban kerahasiaan maupun kewajiban mendampingi. Ini memperkuat legitimasi hukum dari keputusan yang diambilnya.

Pengunduran diri tidak serta merta melemahkan posisi hukum FA. FA tetap didampingi tim hukum lain. Namun secara komunikasi, kepergian Hotman membuat publik memisahkan antara figur pengacara selebritas dengan substansi perkara korupsi itu sendiri.

Kasus ini menjadi studi bahwa dalam era transparansi digital, reputasi hukum tidak bisa dilepaskan dari reputasi publik. Pengacara tidak hanya dituntut menang di pengadilan, tetapi juga mampu menjaga narasi. Keberanian mundur pada waktu yang tepat justru dapat menjadi aset jangka panjang.

Secara keseluruhan, pengunduran diri Hotman Paris sebagai kuasa hukum FA terbukti membawa “berkah” reputasi. Rating personal branding-nya naik, kepercayaan pasar hukum korporasi menguat, dan posisinya sebagai opinion leader hukum semakin kokoh. Ke depan, tantangan Hotman adalah menjaga konsistensi narasi integritas tersebut agar tidak tergerus oleh sensasi semata. (*)