Quo Vadis, Calon Kapolri Baru yang Diidam-idamkan Rakyat Seluruh Indonesia, Perlu Pencermatan

Uwrite.id - Jakarta - Isu calon Kapolri baru mulai mencuat setelah sorotan tajam terhadap kinerja kepolisian beberapa waktu belakangan. Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan pengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menilai harapan publik kini besar.  

"Publik menuntut Kapolri baru yang mampu menjawab krisis kepercayaan, sekaligus melakukan pembenahan internal," ujarnya.

Pengamat Intelijen Josef Herman Wenas menyoroti aspek angkatan sebagai pertimbangan penting. Ia menilai orang yang paling berpotensi jadi Kapolri adalah perwira berpangkat komisaris jenderal yang lebih muda dari angkatan Akpol 1991 yang disandang Listyo.  
"Belum pernah terjadi seorang presiden menunjuk kapolri yang angkatannya lebih tua atau senior daripada sang Kapolri petahana," kata Josef dalam keterangannya di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Josef, tidak ada satu pun Kapolri petahana yang digantikan oleh angkatan yang lebih senior. Selain itu, tidak pernah ada dua Kapolri dari angkatan yang sama. "Inilah prinsip urut kacang atau rotasi antarangkatan, yang menjadi tradisi organisasional baik di Polri maupun di TNI," tutur Josef.

Josef menuturkan saat ini rentang angkatan di antara para komjen berkisar dari Akpol 89 yang paling senior, hingga Akpol 94 yang paling junior. Oleh karena itu, para komjen yang akan dicoret dari daftar kandidat adalah mereka yang seangkatan dengan Jenderal Listyo, Akpol 91, dan mereka yang lebih senior, Akpol 90 dan 89.  

"Faktanya tidak ada satu pun kapolri petahana yang digantikan oleh angkatan yang lebih senior, dan tidak pernah ada dua kapolri dari angkatan yang sama," ungkap Josef.

Prinsip rotasi antarangkatan ini, kata Josef, dijunjung tinggi di kalangan Polri. Polri harus melangkah ke masa depan, bukan jalan di tempat, apalagi melangkah ke belakang.  

"Maka rotasi antarangkatan juga dimaknai sebagai keperluan organisasi Polri untuk melakukan regenerasi terus-menerus demi menjawab tantangan masa depan, bukan tantangan masa lalu," tutup Josef Herman Wenas.

Masyarakat di berbagai daerah menyampaikan aspirasi yang sama. Mereka menginginkan Kapolri baru yang bersih, tegas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.

Bambang menyebut sejumlah nama perwira tinggi mulai masuk dalam bursa. Menurutnya, nama-nama itu berasal dari berbagai kesatuan dengan rekam jejak berbeda, ada yang dari reserse, intelijen, hingga pembinaan.  

"Ada juga yang pernah bertugas di wilayah konflik. Pengalaman lapangan itu penting, apalagi di tengah isu karhutla dan keamanan sosial," katanya.

Pengamat Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai proses seleksi calon Kapolri berada di tangan Presiden sesuai undang-undang. Namun ia menekankan, fit and proper test di DPR juga menjadi penentu akhir.  
"Ini forum uji publik. DPR harus benar-benar menguji visi dan komitmen calon, jangan hanya formalitas," jelasnya.

Karena itu, Airlangga menilai pencermatan terhadap calon sangat penting dilakukan sejak awal. Ia memperingatkan agar jabatan strategis ini tidak dijadikan ajang kompromi politik.  
"Jangan sampai ini hanya jadi pembagian jatah. Rakyat perlu figur yang punya kapasitas dan keberanian melakukan reformasi," katanya.

Publik menuntut transparansi dalam proses penjaringan. Setiap rekam jejak calon harus dibuka agar rakyat bisa menilai secara objektif.

Pengamat menilai reformasi internal Polri menjadi kata kunci. Tanpa pembenahan dari dalam, citra Polri akan sulit dipulihkan dan kepercayaan masyarakat tidak akan kembali. Reformasi itu mencakup rekrutmen, promosi, pengawasan kode etik, hingga budaya kerja yang melayani.

Salah satu isu utama adalah soal netralitas Polri dalam politik. Pengamat mengingatkan pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan pentingnya institusi ini menjaga jarak dari kepentingan partisan.  

"Netralitas itu harga mati. Polri tidak boleh tebang pilih dan tidak boleh jadi alat kekuasaan," tegas Airlangga.

Selain itu, pemberantasan korupsi di tubuh Polri sendiri juga jadi sorotan. Rakyat ingin melihat penindakan tegas terhadap oknum yang mencoreng nama institusi.

Bambang berharap calon Kapolri baru memiliki keberanian memotong mata rantai pungli dan praktik penyimpangan. Ia menyebut hal itu menjadi tolok ukur utama kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, pengamat menyoroti tantangan kejahatan siber dan narkoba yang semakin kompleks dan lintas batas. Menurutnya, Kapolri baru harus merumuskan strategi adaptif termasuk pemanfaatan teknologi intelijen siber. Kerja sama internasional dan penguatan kapasitas penyidik juga disebut sebagai syarat agar Polri tidak tertinggal.

Modernisasi alat dan peningkatan kapasitas SDM juga menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, Polri akan tertinggal menghadapi modus kejahatan baru.

Pemerataan pelayanan kepolisian di daerah 3T juga penting. Rakyat di pelosok berhak mendapat rasa aman yang sama dengan di kota besar.

Komunikasi publik Polri perlu diperbaiki. Keterbukaan informasi dan respons cepat terhadap aduan masyarakat akan membangun kembali kepercayaan.

Bambang menekankan integritas harus jadi syarat utama. Ia menyatakan rekam jejak bersih dari pelanggaran HAM dan korupsi adalah harga mati.  

"Selain itu calon harus paham HAM, demokrasi, dan supremasi hukum. Kebijakan jangan sampai kontraproduktif," ujarnya.

Pengalaman memimpin wilayah dengan konflik juga menjadi pertimbangan. Pengamat menilai Kapolri perlu sosok yang paham dinamika sosial dan mampu meredam gesekan.

Airlangga menilai Kapolri baru harus berani melakukan "bedah" sistem. Ia merinci mulai dari rekrutmen meritokratis, promosi berbasis kinerja, hingga pengawasan internal yang independen.  
"Kalau tidak dibedah, penyakit lama seperti jual-beli jabatan dan impunitas akan terus hidup," katanya.

Jika hanya mengganti orang tanpa mengubah sistem, maka persoalan lama akan terulang kembali. Itu yang tidak dikehendaki rakyat.

Airlangga menegaskan DPR sebagai mitra Presiden memiliki peran penting dalam uji kelayakan. Ia meminta anggota dewan tidak hanya melihat popularitas, tapi juga kapasitas dan visi kebangsaan.  

"Uji kelayakan harus jadi ruang kritik, bukan formalitas politik," ucapnya.

Proses fit and proper test harus dilakukan terbuka dan bisa diakses publik. Pengamat menyebut publik berhak tahu visi, misi, dan komitmen calon Kapolri 5 tahun ke depan. Dengan keterbukaan itu, DPR juga akan mendapat tekanan moral untuk memilih berdasarkan substansi.

Sejumlah LSM juga mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam memberi masukan. Itu agar seleksi tidak hanya menjadi urusan elit.

Tekanan internasional terkait HAM dan penegakan hukum juga perlu diperhatikan. Pengamat menilai Kapolri baru harus mampu menjawab tantangan global tersebut.

Harapan rakyat sebenarnya sederhana. Mereka ingin rasa aman, pelayanan yang humanis, dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

Bambang menutup, jika harapan itu bisa dijawab maka kepercayaan pada Polri akan kembali naik. Sebaliknya, jika tidak, jarak antara Polri dan masyarakat akan semakin lebar.

"Quo vadis calon Kapolri baru, ke mana arahnya? Jawabannya ada di tangan Presiden, DPR, dan komitmen calon itu sendiri," kata Airlangga.

Kedua pengamat sepakat pencermatan mendalam menjadi keniscayaan. Karena jabatan ini bukan hanya soal pangkat, tetapi menyangkut masa depan rasa aman seluruh rakyat Indonesia. (*)