Publik Ada Baiknya Tidak Persoalkan Selisih 2.000 SGD, Antara Isi yang Diterima dengan yang Menhut Kembalikan ke Bupati

Uwrite.id - Jakarta - Isu selisih 2.000 dolar Singapura dalam amplop yang sempat diterima dan kemudian dikembalikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, kepada Bupati Kuantan Singingi terus menjadi bahan perbincangan publik. Angka 2.000 SGD memang tidak kecil jika dikonversi ke rupiah. Namun jika dilihat dari konteks dan substansi peristiwanya, fokus publik sebaiknya tidak terjebak pada selisih nominal tersebut.

Yang paling krusial dari peristiwa ini bukanlah berapa persis jumlah uang di dalam amplop, melainkan sikap cepat Raja Juli dalam mengembalikan. Dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, refleks pertama seorang pejabat saat menerima pemberian yang tidak pada tempatnya adalah menolak atau mengembalikan. Itu sudah dilakukan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Sultan Taha, Masyruri Firdaus, menilai publik saat ini sedang mengalami "kelelahan moral" sehingga mudah terseret pada detail-detail kecil. "Energi publik lebih produktif jika diarahkan untuk mengawasi kebijakan, bukan menghitung selisih amplop," ujarnya.

Secara hukum administrasi negara, yang menentukan adanya gratifikasi atau tidak bukanlah selisih 2.000 Sing Dollar, melainkan niat, konteks pemberian, dan tindak lanjut penerima. Karena sudah dikembalikan, maka secara prinsip objek gratifikasi itu tidak lagi berada pada penguasa.

Ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Oce Madril, menjelaskan bahwa KPK sendiri dalam banyak yurisprudensi melihat pengembalian sebagai faktor yang meringankan dan bahkan menghapus unsur. "Jadi mempersoalkan selisihnya justru mengalihkan perhatian dari substansi: sudah dikembalikan atau belum," kata Oce.

Kita juga harus melihat sisi kemanusiaan. Dalam budaya melayu Riau, memberi dalam amplop saat pertemuan resmi adalah hal yang lumrah. Bupati mungkin tidak berniat menyuap. Bisa jadi itu bentuk penghormatan adat. Selisih pencatatan bisa terjadi karena keliru hitung, atau karena ada uang lain yang tercampur.

Analis kebijakan publik dari Centre for Strategic and International Studies, Yose Rizal, menyebut publik perlu melatih diri untuk proporsional. "Kalau setiap selisih kecil dibesar-besarkan, pejabat justru akan takut berinteraksi dengan kepala daerah. Padahal koordinasi pusat-daerah itu penting," jelasnya.

Selisih 2.000 SGD, secara hitung-hitungan berkisar sekitar Rp24 juta. Memang besar bagi rakyat biasa. Tapi dalam konteks kerja seorang menteri, angka itu tidak mengubah keputusan kebijakan. Tidak ada proyek, tidak ada izin, tidak ada diskresi yang diperjualbelikan di peristiwa ini.

Yang patut diapresiasi justru transparansi Raja Juli. Ia sendiri yang membuka ke publik bahwa pernah menerima, dan langsung mengembalikan. Jika tujuannya menyembunyikan, tentu ia tidak akan bercerita. Sikap terbuka seperti ini yang harus didorong, bukan dihukum dengan tuduhan.

Pakar etika pemerintahan, Prof. Eep Saefullah Fatah, mengatakan integritas diukur dari tindakan koreksi, bukan dari kesempurnaan. "Manusia bisa khilaf menerima. Tapi pejabat berintegritas adalah yang cepat mengoreksi. Itu yang terjadi di sini," ucapnya.

Jika publik terus mempersoalkan selisih, maka narasi akan bergeser dari pemberantasan korupsi menjadi pembunuhan karakter. Padahal kita sama-sama ingin pejabat bersih. Menyerang detil kecil akan membuat pejabat lain memilih diam dan menutup-nutupi ketika menghadapi situasi serupa.

Dari sisi manajemen, selisih pencatatan juga wajar terjadi. Amplop bisa dibuka di tempat berbeda, dihitung oleh orang berbeda. Satu pihak menghitung 10 ribu, pihak lain menghitung 12 ribu. Itu human error, bukan korupsi. Yang penting uangnya sudah kembali ke pemilik.

Pengamat pemerintahan, Dudi Arifianto mengingatkan agar standar ganda tidak dipakai. "Ketika pejabat mengembalikan, kita apresiasi. Jangan setelah dikembalikan malah dicari-cari kesalahannya. Nanti tidak ada yang berani jujur lagi," tegasnya.

Publik juga perlu mencontohkan cara mengawasi yang dewasa. Fokuskan pada LHKPN, pada penggunaan anggaran, pada proyek-proyek besar. Di situlah potensi kebocoran negara yang riil. Menghabiskan energi untuk mengulik-ulik kemana larinya 2.000 SGD, justru membuat pengawasan menjadi kabur.

KPK sendiri sejauh ini belum menemukan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Pernyataan Raja Juli sudah disampaikan, barang sudah dikembalikan. Proses hukum tidak berjalan di tempat yang tidak ada objeknya.

Karena itu, alih-alih memperdebatkan selisih, publik ada baiknya mendorong agar semua pejabat punya standar yang sama: terima, laporkan, kembalikan jika meragukan. Itu budaya baru yang lebih sehat untuk birokrasi.

Pada akhirnya, integritas bukan soal sempurna tanpa cela. Integritas adalah soal keberanian mengakui dan memperbaiki. Raja Juli sudah menunjukkan itu. Maka, alih-alih mempersoalkan selisih 2.000 SGD, akan lebih baik jika publik berpikir positif, semakin banyak pejabat yang meniru sikap cepat mengembalikan tersebut. (*)