Presiden Prabowo Usulkan Destry Damayanti Gubernur BI Definitif

Uwrite.id - Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI guna menyorongkan nama Destry Damayanti untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) secara definitif, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.

Surpres itu diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ke pimpinan DPR RI pada Senin ini. Menurut dia, Destry merupakan nama tunggal yang diajukan oleh Presiden untuk menjabat sebagai Gubernur BI.

Surpres terkait pengajuan nama Gubernur BI itu diserahkan ke Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Bersamaan dengan Surpres itu, menurut dia, Presiden juga mengajukan calon pengganti untuk Deputi Senior BI dan calon pengganti untuk Deputi Gubernur BI yang kini jumlahnya berkurang satu orang.

Calon Deputi Senior BI yang diajukan juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung agenda kebijakan moneter. Ia menyampaikan telah menyusun rencana penguatan pengawasan makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan. Ia menilai sinergi dengan perbankan dan lembaga keuangan non-bank harus diperkuat. Menurutnya, digitalisasi data ekonomi akan menjadi fokus agar pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat.

Sementara itu, calon Deputi Gubernur BI menegaskan komitmennya mengawal efektivitas transmisi kebijakan suku bunga. Ia berencana memperkuat riset ekonomi dan memperluas literasi keuangan ke daerah. Ia juga menyebut akan mendorong inklusi keuangan digital untuk UMKM. "Kami siap bekerja 24 jam untuk memastikan kebijakan BI dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Kedua calon pimpinan tersebut mengaku telah melakukan simulasi berbagai skenario tekanan ekonomi. Mereka juga menyiapkan strategi komunikasi publik agar kebijakan BI mudah dipahami. Menurut mereka, kolaborasi dengan kementerian terkait harus ditingkatkan untuk menjaga pertumbuhan. Mereka berharap proses fit and proper test berjalan lancar dan mendapat dukungan DPR.

Menanggapi pengajuan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri menyatakan pihaknya siap mengatur jadwal uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Destry Damayanti usai masa reses berakhir.

“Kalau sudah masuk, sudah bisa langsung (uji kepatutan dan kelayakan). Nanti saya koordinasikan dulu dengan teman-teman pimpinan untuk jadwalnya kapan,” kata Hanif kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Komisi XI DPR dijadwalkan kembali aktif pada 14 Agustus 2026, bertepatan dengan momen pidato kenegaraan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangannya.

Hanif memberi sinyal peluang digelarnya rapat pimpinan untuk menjadwalkan uji kelayakan Destry.

Menurut Hanif, Destry merupakan figur yang telah dikenal baik oleh publik dan memiliki kapasitas yang memadai dalam bidang keuangan.

“Saya kira dia figur yang sangat bisa diandalkan, profesional, dan orangnya juga sudah berpengalaman luas, mengenal seluk beluk moneter dan Bank Indonesia, yang tentunya ke depan kami harapkan bahwa situasi ini akan menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Bu Destry,” ujar Hanif.

Dalam keterangannya, Destry Damayanti mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Ia menyebut prioritas utama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi agar tetap rendah. Menurutnya, koordinasi erat dengan pemerintah dan OJK menjadi kunci agar kebijakan moneter berjalan efektif. Destry juga menegaskan komitmennya memperkuat digitalisasi sistem pembayaran nasional.

Selain itu, Destry menyatakan kesiapannya melanjutkan reformasi tata kelola internal BI. Ia ingin meningkatkan transparansi kebijakan dan memperkuat komunikasi dengan pasar agar tidak menimbulkan gejolak. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga cadangan devisa dan mendukung program hilirisasi industri. "Bank Indonesia harus adaptif, kredibel, dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya.

Destry menambahkan bahwa pengalaman selama menjabat sebagai Pjs Gubernur BI memberinya pemahaman mendalam soal dinamika pasar. Ia telah memimpin rapat koordinasi dengan tim ekonomi untuk memetakan risiko eksternal seperti kenaikan suku bunga The Fed. Ia juga menyiapkan roadmap penguatan ketahanan sektor keuangan. Menurutnya, kepemimpinan BI ke depan harus gesit merespons ketidakpastian global.

Meski telah mengirim nama tunggal, Prasetyo mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI untuk memproses nama-nama yang diajukan itu sesuai dengan mekanisme dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. (*)