Presiden Jokowi: Dari Rp 10 M Anggaran Stunting, Rp 6 M Habis untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

Uwrite.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa kekesalannya atas penggunaan anggaran daerah yang tidak optimal untuk berbagai program prioritas pemerintah. Dalam sambutannya pada acara pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu anggaran di suatu daerah yang ditujukan untuk program penurunan angka stunting.

Menurut Jokowi, dari total dana sebesar Rp 10 miliar yang dianggarkan untuk program stunting hanya sebesar Rp 2 miliar, yang benar-benar dimanfaatkan secara konkret. Sementara itu, sisanya sebesar Rp 8 miliar digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas dan rapat.

“Contoh, ada budget stunting Rp 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan bayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp 10 miliar. Coba lihat detailnya, baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp 10 miliar untuk stunting . Cek perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang untuk bener-bener beli telur itu ga ada Rp 2 miliar. Kapan stunting- nya akan selesai kalau caranya seperti ini,” kata Presiden Jokowi, dikutip dari Republika, Rabu 14/6/2023.

Oleh karena itu, Jokowi mendesak perlunya perubahan dalam cara penganggaran tersebut. Ia berpendapat bahwa seharusnya sebesar Rp 8 miliar dari anggaran total Rp 10 miliar yang dianggarkan digunakan langsung untuk pengadaan makanan sehat bagi masyarakat.

Selain soal anggaran program stunting, Presiden Jokowi juga mengambil contoh soal anggaran APBD untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari total anggaran sebesar Rp 2,5 miliar, sebanyak Rp 1,9 miliar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. Sementara sisanya sebesar Rp 600 juta juga digunakan untuk pemberdayaan program, pengembangan, dan lain-lain.

“Anggaran sebesar Rp 600 juta tersebut juga hanya digunakan untuk hal yang tidak produktif. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang tidak konkret. Harusnya digunakan secara langsung. Anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk modal kerja, pembelian mesin produksi, pemasaran, dan juga untuk pameran , sesuai dengan pengembangan UMKM,” beber Jokowi..

Presiden Jokowi juga menyinggung terkait anggaran pembangunan balai di suatu daerah yang mencapai Rp 1 miliar. Seharusnya, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 900 juta digunakan untuk pembangunan balai. Namun, setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ditemukan bahwa sebanyak 80 persen dari total anggaran pembangunan tersebut digunakan untuk honor, rapat, dan perjalanan dinas.

"Ini sudah tidak bisa diterima lagi," kata Presiden Jokowi.

“Mereka harus bisa mengubah proporsi penggunaan anggaran, di mana 80 persen digunakan untuk hal yang konkret dan 20 persen digunakan untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat. Anggaran APBN dan APBD harus digunakan secara produktif," harapnya.