Prabowo: Usut Pemasang Pagar Laut, Keadilan Harus Ditegakkan

Uwrite.id - Tangerang – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan polemik pembangunan pagar laut sepanjang 30,9 kilometer di pesisir utara Tangerang. Kasus ini menjadi sorotan publik karena diduga dilakukan tanpa izin resmi dan berdampak negatif terhadap mata pencaharian para nelayan setempat.

“Kita tidak akan membiarkan hal seperti ini terus terjadi. Keadilan untuk para nelayan harus ditegakkan. Pembangunan di wilayah pesisir harus sesuai aturan dan tidak boleh merugikan masyarakat,” tegas Presiden Prabowo dalam sidang kabinet, Senin (22/01/2025).

Presiden Prabowo telah memerintahkan penyegelan pagar laut tersebut dan meminta seluruh pihak yang terlibat untuk diperiksa sesuai koridor hukum. Instruksi ini langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

“Presiden telah menginstruksikan agar kasus ini diusut tuntas sesuai aturan hukum. Kita akan segera menarik konstruksi yang melanggar izin,” ujar Menteri Trenggono kepada wartawan.

Pembangunan pagar laut ini diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang mewajibkan izin resmi untuk pembangunan di ruang laut. Selain itu, kasus ini juga menyeret nama konglomerat Aguan, yang diduga terlibat dalam proyek tersebut.

“Semua pihak yang terlibat, siapa pun itu, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada pengecualian,” tegas Prabowo, menanggapi kabar tersebut.

Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Titiek Soeharto, yang juga menyuarakan pentingnya penegakan hukum. "Kita harus melindungi kepentingan masyarakat kecil, khususnya para nelayan yang selama ini bergantung pada laut," kata Titiek dalam kesempatan terpisah.

Pemerintah berharap langkah tegas ini dapat memberikan keadilan bagi para nelayan terdampak dan memastikan pembangunan di wilayah pesisir berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Polemik pagar laut ini menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan hukum serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil.(red)