Prabowo: Pilkada oleh DPRD, Lebih Hemat dan Efisien

Uwrite.id - Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, agar tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini disampaikan saat perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024. 

Dalam pidatonya, Prabowo menilai mekanisme pemilihan oleh DPRD akan lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung yang selama ini diterapkan. Ia merujuk pada praktik di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dinilai berhasil mengelola sistem politik dengan biaya yang lebih hemat.

“Saya melihat negara-negara tetangga kita efisien. Mereka memilih anggota parlemen, dan dari situ parlemen yang menentukan kepala daerah. Ini mengurangi biaya politik yang besar,” ujar Prabowo.

Hemat Anggaran dan Kurangi Beban Kandidat

Menurut Prabowo, biaya yang dihabiskan untuk penyelenggaraan pilkada langsung sangat besar dan membebani negara. Ia mengungkapkan anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan untuk program prioritas, seperti pendidikan, perbaikan infrastruktur, atau kesejahteraan masyarakat.

“Uang negara bisa digunakan untuk hal yang lebih penting, seperti memperbaiki irigasi, meningkatkan gizi anak-anak, dan memperbaiki sekolah-sekolah,” katanya.

Selain itu, Presiden juga menyoroti tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh para kandidat selama proses pilkada. Ia mengungkapkan bahwa mahalnya proses ini sering kali memengaruhi kondisi psikologis dan kesejahteraan para kontestan, baik yang menang maupun kalah.

“Kadang, saya melihat wajah-wajah yang menang pun terlihat lesu. Apalagi yang kalah. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga tekanan mental yang luar biasa,” tambahnya.

Ajak Parpol Bahas Sistem Baru

Prabowo mengajak para ketua umum partai politik yang hadir di acara tersebut untuk mendiskusikan wacana ini secara serius. Ia menekankan pentingnya sistem politik yang lebih sederhana, efisien, dan tetap demokratis.

“Kalau kita mau, sebenarnya kita bisa mulai putuskan malam ini. Tapi tentunya semua perlu pembahasan lebih lanjut,” ujarnya sambil berkelakar.

Respons dan Tantangan

Meski wacana ini dianggap menawarkan efisiensi anggaran, usulan tersebut menuai tanggapan beragam dari berbagai pihak. Beberapa pengamat menilai sistem pemilihan langsung selama ini merupakan bentuk nyata demokrasi yang memberikan rakyat hak suara langsung untuk memilih pemimpin mereka.

Namun, di sisi lain, ada yang mendukung gagasan ini dengan alasan efisiensi dan pengurangan praktik politik transaksional yang kerap muncul dalam pilkada langsung.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa ide ini bukan untuk mengurangi demokrasi, tetapi sebagai upaya perbaikan sistem yang lebih relevan dengan kebutuhan bangsa. Ia berharap wacana ini dapat menjadi pembahasan serius di tingkat partai politik dan parlemen untuk masa depan sistem politik Indonesia. ***