Prabowo dan Jalan Tengah: Kebijakan Pro Buruh Sekaligus Pro Pasar

Uwrite.id - Jakarta - Di tengah tarik-ulur kepentingan buruh dan pengusaha, Presiden Prabowo Subianto coba main di dua kaki. Satu tangan merangkul buruh, tangan lain tetap buka pintu buat investor. Bisa jalan bareng?

Merangkul Buruh dari Dalam Istana

Langkah paling kentara: narik tokoh buruh masuk lingkar Istana. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh yang biasanya demo di depan DPR, kini duduk sebagai Penasihat Presiden bidang Ketenagakerjaan. Ini sinyal kuat. Prabowo nggak mau urusan buruh cuma lewat meja Menaker. Dia buka jalur langsung.

Janji paling ditagih buruh juga udah dilontarkan terang-terangan. Saat May Day 1 Mei 2025, Prabowo bilang penghapusan outsourcing adalah kebijakan pemerintahannya. Buruh langsung pegang omongan itu. Masalahnya, sampai sekarang PP 35 Tahun 2021 tentang outsourcing belum dicabut. Bola panasnya ada di Kemenaker.

Tetap Kasih Karpet Merah buat Pengusaha

Di sisi lain, Prabowo sadar ekonomi nggak bisa jalan tanpa investasi. Makanya narasi “pro pasar” tetap dijaga. Pemerintah dorong hilirisasi, perizinan dipangkas, dan stabilitas politik dijaga supaya investor betah. Lapangan kerja baru cuma muncul kalau pabrik berdiri dan ekspansi.

Di sini letak dilemanya. Pengusaha membutuhkan fleksibilitas tenaga kerja agar bisa bersaing. Buruh minta kepastian kerja dan hapus sistem kontrak seumur hidup. Kalau terlalu condong ke buruh, investor kabur. Kalau terlalu pro pasar, demo buruh meledak.

Strategi Dua Kaki: Mungkinkah?

Jurus Prabowo kelihatannya mau ambil jalan tengah. Caranya?  

Pertama, pisahkan isu. Outsourcing dihapus untuk sektor inti produksi. Tapi untuk pekerjaan penunjang seperti cleaning service atau katering, skemanya diperketat bukan dilarang total. Jadi buruh dapat kepastian, pengusaha tetap bisa efisien.  

Kedua, tukar guling kebijakan (Rocky Gerung sering menyebutnya: Tukar Tambah). Upah dan pesangon dibahas ulang biar buruh nggak dirugikan. Sebagai gantinya, pemerintah kasih insentif pajak dan kemudahan logistik buat industri padat karya. Pengusaha tetap untung meski biaya tenaga kerja naik.  

Ketiga, dialog langsung. Dengan adanya Said Iqbal di Istana, mogok nasional diharapkan berkurang. Tuntutan buruh bisa dinegoisasikan sebelum jadi aksi jalanan. Iklim investasi lebih tenang, tapi buruh juga merasa didengar.

Ujian Pertama Sudah di Depan Mata

PP 35/2021 jadi tes case pertama. Kalau benar dicabut, buruh tepuk tangan. Tapi Kadin dan Apindo pasti bereaksi. Prabowo harus siap pasang badan. Kalau cuma revisi setengah-setengah, buruh bakal bilang janji tinggal janji.

Nasib jutaan buruh kontrak dan nasib iklim investasi sekarang sama-sama di tangan Prabowo. Bisa nggak dia bikin keduanya menang? Publik nunggu pembuktian, bukan pidato.

Kalau langkah ini berhasil, Prabowo bakal dicatat sebagai presiden pertama yang benar-benar mendamaikan buruh dan pasar. Kalau gagal, gaduh ketenagakerjaan bakal balik lagi ke jilid lama. (*)