POPSI Dukung Kejagung Usut Tuntas Korupsi Sektor Kelapa Sawit

Uwrite.id - Yogyakarta – Petani sawit yang tergabung dalam Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi sektor kelapa sawit yang saat ini tengah dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Menurut Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, kasus yang tengah disidik Kejagung bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga menyangkut nasib jutaan petani sawit di tingkat akar rumput. POPSI menilai pengungkapan kasus ini sudah tepat waktu.

Dalam rilisnya, Mansuetus Darto menyatakan POPSI mendukung penuh langkah Kejagung untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di sektor sawit. "Kami petani mendukung Kejagung mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai hanya berhenti di tengah jalan," ujar Mansuetus Darto sebagaimana dimuat di dalam informasi terbuka.

Mansuetus Darto menegaskan, jika memang ada praktik korupsi dalam perizinan, tata niaga, maupun pengelolaan dana, maka harus ditindak tanpa pandang bulu. Petani tidak ingin dijadikan kambing hitam dalam persoalan besar yang terjadi di hulu.

Lebih lanjut, POPSI juga meminta agar proses hukum ini tidak mengganggu operasional kebun dan pabrik yang menjadi tempat menggantungkan hidup petani. Menurut Mansuetus Darto, stabilitas harga TBS dan kelancaran penyerapan harus tetap dijaga selama proses penyidikan berlangsung.

POPSI menilai, salah satu akar masalah yang sering muncul adalah lemahnya pengawasan terhadap perizinan dan tata kelola sawit. Hal ini, kata Mansuetus Darto, membuka celah terjadinya praktik-praktik yang merugikan negara sekaligus merugikan petani plasma dan swadaya.

Sebagai organisasi petani, POPSI berharap Kejagung juga menelusuri aliran dana dan kebijakan yang berdampak langsung ke petani. "Kalau ada dana yang seharusnya untuk pembangunan kebun rakyat tapi diselewengkan, itu harus dikembalikan untuk kepentingan petani," ungkap Mansuetus Darto.

Mansuetus Darto juga mengingatkan agar tidak ada kriminalisasi terhadap petani dalam kasus ini. Ia meminta aparat penegak hukum membedakan antara pelaku korporasi dengan petani kecil yang selama ini hanya menjalankan usaha sesuai aturan yang ada.

Dalam pandangan POPSI yang diberitakan Infosawit, transparansi adalah kunci. Mansuetus Darto menyebut proses penyidikan harus dibuka secara akuntabel agar publik dan petani tahu duduk persoalannya, sehingga tidak muncul spekulasi yang meresahkan di lapangan.

POPSI mendorong Kejagung bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lain agar hasil penyidikan bisa menjadi bahan perbaikan tata kelola sawit nasional. Dengan begitu, kasus ini tidak hanya berhenti pada efek jera, tetapi juga melahirkan sistem yang lebih adil.

"Petani sawit ingin sawit tetap menjadi komoditas strategis negara, tapi dengan tata kelola bersih. Kami percaya Kejagung bisa menegakkan hukum secara profesional," demikian dikutip dari pernyataan Mansuetus Darto.

POPSI menutup pernyataannya dengan komitmen untuk mengawal kasus ini. Mansuetus Darto menegaskan pihaknya siap memberikan data dan informasi dari lapangan jika dibutuhkan penyidik, agar proses penegakan hukum benar-benar menyentuh persoalan yang dirasakan petani sawit di seluruh Indonesia. (*)